INDONESIAONLINE – Pemerintah Iran menegaskan membutuhkan jaminan yang dapat dipercaya dari Amerika Serikat dan Israel agar tidak kembali melakukan serangan sebelum keamanan di kawasan Teluk yang kaya minyak dapat dipastikan.
Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar atas prakarsa Bahrain, seperti dilaporkan AFP, Selasa (28/4/2026).
Dalam pertemuan di markas besar PBB pada Senin (27/4), sejumlah negara mengecam Iran karena mengambil alih kendali atas Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia. Namun Iravani menegaskan stabilitas kawasan hanya bisa tercapai apabila agresi dihentikan dan disertai jaminan nyata bahwa serangan serupa tidak akan terulang.
“Stabilitas dan keamanan yang langgeng di Teluk Persia dan kawasan yang lebih luas hanya dapat dicapai melalui penghentian agresi yang berkelanjutan dan permanen terhadap Iran yang dilengkapi dengan jaminan yang kredibel untuk tidak terulangnya serangan,” ujar Iravani di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Usai sidang, Iravani mengkritik negara-negara yang hanya menyoroti Iran, namun tidak mengecam blokade laut yang dilakukan AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Ia menuduh Washington bertindak layaknya bajak laut dengan menargetkan kapal dagang, mengintimidasi awak kapal, menyita kapal secara ilegal, serta menahan kru. Ia juga menyesalkan tidak adanya kecaman dari anggota Dewan Keamanan PBB terhadap tindakan tersebut.
Lebih jauh, Iravani menuding AS dan Israel telah melancarkan “perang agresi skala besar yang tidak beralasan” terhadap Iran sejak 28 Februari. Menurut dia, tindakan itu melanggar Piagam PBB dan mengancam stabilitas regional maupun global.
Iravani turut mengecam blokade maritim yang diberlakukan AS, termasuk penyitaan kapal dagang Iran dan penahanan awak kapal, yang disebutnya sebagai langkah berbahaya dan bertentangan dengan hukum internasional.
Dia menambahkan, Iran sebagai negara pesisir di Selat Hormuz telah mengambil langkah-langkah praktis guna menjamin keselamatan navigasi serta mencegah jalur perairan tersebut digunakan untuk kepentingan militer yang bermusuhan. (rds/hel)
