INDONESIAONLINE – Monas kembali menjadi saksi sejarah pada Hari Buruh Internasional 2025. Ribuan massa buruh berkumpul di jantung Ibu Kota, menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung untuk menyampaikan serangkaian komitmen yang dinilai monumental.
Dalam orasinya, Prabowo tak hanya berbicara soal cita-cita besar bangsa, tetapi juga menjawab langsung berbagai aspirasi dari lapisan pekerja.
Berikut beberapa janji yang disampaikan Prabowo Subianto di Hari Buruh Internasional:
Janji Menghapus Kemiskinan
Di hadapan ribuan buruh, Prabowo mengawali pidatonya dengan tekad besar: memberantas kemiskinan dari tanah air. Ia menyampaikan komitmen pemerintahannya untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses ke makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak.
“Saya tidak ingin satu pun anak Indonesia kelaparan,” tegasnya dari atas panggung, disambut sorak-sorai massa.
Aset Negara Kembali ke Rakyat
Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya penguasaan negara atas aset-aset vital. Ia berjanji akan menarik kembali aset yang menurutnya seharusnya menjadi milik rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ia mengaku telah berkonsultasi dengan kalangan yudikatif untuk memperkuat dasar hukumnya. “Bumi, air, dan kekayaan alam untuk rakyat, bukan segelintir elite,” ujar Prabowo lantang.
Dialog Besar: Buruh Bertemu Pengusaha
Satu janji yang mendapat perhatian besar adalah rencana pertemuan nasional antara 150 pimpinan buruh dan 150 pemimpin perusahaan yang akan digelar di Istana Bogor. Prabowo ingin menciptakan ruang dialog langsung agar kedua pihak menemukan titik temu.
“Saya akan minta pengusaha jangan hanya kaya sendiri, pikirkan buruhnya juga,” ucapnya.
Penghapusan Outsourcing dengan Realisme
Di tengah sorakan massa yang menolak sistem kerja outsourcing, Prabowo menjawab aspirasi itu dengan janji untuk mencari formula penghapusan sistem alih daya secara bertahap. Meski menyetujui perlunya keadilan kerja, ia mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi.
“Tanpa investasi, pabrik tak berdiri, dan buruh tak bisa bekerja,” katanya.
Dewan dan Satgas untuk Kesejahteraan Buruh
Prabowo mengumumkan pembentukan dua badan baru: Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dewan akan menjadi penasihat langsung presiden terkait regulasi buruh, sementara Satgas PHK ditugaskan untuk menangani kasus pemecatan sepihak. Kedua ide ini lahir dari masukan langsung pimpinan serikat pekerja.
Marsinah Menuju Gelar Pahlawan
Dalam momen yang sarat emosi, Prabowo menyatakan dukungannya untuk mengangkat almarhum Marsinah, aktivis buruh yang tewas pada 1993, sebagai pahlawan nasional.
Langkah ini, katanya, adalah bentuk penghargaan terhadap perjuangan buruh yang selama ini belum mendapat pengakuan penuh dari negara.
RUU Perlindungan PRT dan UU Perampasan Aset
Prabowo juga memberikan kepastian politik untuk mendorong pengesahan dua undang-undang yang dinilai penting bagi keadilan sosial: UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan UU Perampasan Aset. Ia berharap proses legislasi dua regulasi tersebut rampung dalam waktu tiga bulan ke depan.
UU Khusus untuk Buruh Laut dan Nelayan
Merespons permintaan Konfederasi Serikat Pekerja, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun regulasi baru yang secara spesifik melindungi hak-hak buruh di sektor kelautan dan perikanan. Ia menyebut pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 188 sebagai landasan kebijakan tersebut.
Dengan sepuluh janji besar itu, Prabowo mengukuhkan dirinya sebagai presiden yang ingin merangkul kalangan pekerja. Namun, janji tinggal janji jika tidak diiringi realisasi. Para buruh kini menanti bukan hanya ucapan, melainkan tindakan nyata di lapangan.
