Menelusuri sejarah Ponorogo dari era Wengker purba hingga Islam. Sebuah kisah resistensi, pertarungan Bathoro Katong, dan takdir warok yang abadi.
INDONESIAONLINE – Menulis tentang sejarah Ponorogo—atau Wengker dalam lidah para leluhur—adalah pekerjaan menggali sumur ingatan yang keruh dan dalam. Kita tidak sedang berbicara tentang pusat kekuasaan yang gemar memahat egonya di atas batu andesit atau lempeng tembaga, sebagaimana para raja Medang atau Mataram Kuno yang narsistik. Tidak.
Tanah ini, tanah yang diapit Gunung Lawu dan Wilis ini, menyimpan masa lalunya dalam degup jantung rakyatnya, dalam getar gamelan yang mistis, dan dalam dongeng-dongeng kelam yang dituturkan setengah berbisik oleh para tetua di gardu-gardu jaga.
Sejarah di sini tidak ditatah, melainkan diderita dan dilawan. Sejak masa kolonial Belanda, para sarjana Barat seperti L.J.C. van Es hingga Stein Callenfels mencoba membedah tubuh Wengker dengan pisau analisis yang dingin.
Mereka menemukan tulang-belulang, serpihan gerabah, dan jejak manusia purba di Gua Lawa, Sampung. Namun, mereka sering luput menangkap jiwa yang berdiam di sana: sebuah etos perlawanan yang tak kunjung padam terhadap segala bentuk dominasi luar.
Inilah kisah tentang Wengker, tentang Ponorogo, tentang bagaimana sebuah wilayah yang dicap “angker” justru menjadi benteng terakhir harga diri manusia Jawa pedalaman.
Wengker Purba: Rahim Peradaban yang Gelap
Jauh sebelum roda kereta perang para raja Hindu menderu di tanah Jawa, lembah-lembah di Ponorogo telah berdenyut oleh kehidupan. Temuan arkeologis di Sampung, yang diteliti pada kurun 1926 hingga 1930, bukan sekadar onggokan fosil. Itu adalah bukti bahwa manusia Neolitik telah membangun peradaban di sana dengan kebudayaan tulang yang maju. Mereka bukan masyarakat pinggiran yang dungu. Mereka adalah penghuni mula-mula yang memahami bahasa alam.
Nama “Wengker” sendiri adalah sebuah teka-teki. Lidah orang Jawa menyebutnya berasal dari wewengkon kang angker—wilayah yang angker. Namun, dalam kosmologi Jawa Kuno, “angker” bukanlah sinonim dari kejahatan.
Ia adalah manifestasi dari otonomi, sebuah ruang di mana kekuatan gaib dan manusiawi berpilin, menciptakan benteng imajiner yang membuat penguasa luar gemetar. Wengker adalah antitesis dari pesisir yang terbuka; ia adalah pedalaman yang menyimpan rahasia.
Melawan Airlangga: Sebuah Harga Diri
Ketika matahari kekuasaan Medang di Jawa Timur mulai terbit, Wengker menolak untuk silau. Pada abad ke-10 dan 11, di bawah panji raja Ketut Wijaya—tokoh yang diyakini sezaman dengan Mpu Sindok—Wengker berdiri tegak sebagai kerajaan wengker yang mandiri. Ia membentang luas, memeluk gunung dan hutan, menolak tunduk pada hegemoni Dharmawangsa maupun Airlangga.
Kita harus membaca Prasasti Pucangan dengan kacamata kritis. Di sana tertulis bagaimana Airlangga, sang raja besar itu, harus berkali-kali mengirim pasukan untuk menundukkan Wengker.
Peristiwa Pralaya 1016 Masehi, ketika Medang runtuh oleh serbuan Wurawuri, menyisakan dendam yang menyeret Wengker ke dalam pusaran darah. Bagi Airlangga, Wengker adalah duri dalam daging. Tapi bagi rakyat Wengker, perlawanan adalah satu-satunya cara untuk tetap menjadi manusia merdeka.
Mereka dipukul, bangkit, dipukul lagi, dan bangkit lagi. Sebuah siklus kekerasan yang kelak menjadi watak dasar manusia ponorogo: keras kepala dan tak mudah ditaklukkan.
Bantarangin dan Topeng Perlawanan
Waktu bergulir, melahirkan Kerajaan Bantarangin di wilayah Sumoroto. Di sinilah sejarah berbaur dengan mitos, melahirkan sosok Kelono Sewandono dan jejak reog ponorogo. Para sejarawan boleh berdebat tentang faktisitas tokoh ini, namun bagi rakyat, Kelono Sewandono dan Patih Pujangganong adalah realitas kultural.
Kisah lamaran Dewi Songgolangit ke Kediri bukan sekadar romansa picisan. Ia adalah alegori politik. Reog, dengan topeng Singobarong yang mengerikan dan merak yang anggun namun menggigit, adalah bahasa kaum terjajah.
Ia menyimbolkan sindiran: betapa kekuasaan raja (Macan) sering kali dikendalikan oleh pengaruh pesolek (Merak), atau bagaimana kekuatan pedalaman Wengker (Singa) siap menerkam arogansi pusat kekuasaan. Pecut Samandiman yang meledak di udara bukan hanya atraksi, ia adalah proklamasi bahwa di tanah ini, kejantanan dan keberanian adalah mata uang yang berlaku.
Ketika Majapahit mencapai puncaknya, strategi berubah. Wengker terlalu berbahaya untuk dimusuhi, namun terlalu berharga untuk dilepaskan. Maka, politik ranjang dimainkan. Sejarah majapahit mencatat bagaimana Bhre Wengker, Wijayarajasa, ditarik ke pusat kekuasaan, menjadi bagian dari elite Trowulan.
Namun, darah Wengker tetaplah darah yang panas. Dalam tragedi Bubat, suara Bhre Wengker terdengar lantang, berani mengkritik ambisi Gajah Mada yang melampaui batas. Integrasi Wengker ke dalam Majapahit bukanlah penaklukan total, melainkan sebuah kompromi. Wengker tetaplah entitas yang berdaulat dalam ingatan, meski tubuhnya terikat pada imperium Surya Majapahit.
Prahara Islam: Benturan Dua Kosmologi
Abad ke-15 menutup tirainya dengan awan mendung di langit Majapahit. Bintang kejora baru terbit di pesisir utara: Demak Bintoro. Islam datang bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai ideologi negara baru. Dan sekali lagi, Wengker—yang kini mulai disebut Ponorogo—menjadi batu sandungan.
Di sana, di Kademangan Surukubeng, bertahta Ki Ageng Kutu atau Ki Gede Ketut Suryo Ngalam. Ia adalah representasi terakhir dari dunia majapahit di pedalaman. Ia menolak tunduk pada Demak bukan semata karena agama, tapi karena kesetiaan pada tatanan lama.
Ki Ageng Kutu memimpin para warok, manusia-manusia sakti yang hidup dalam disiplin spiritual Buddha-Siwa yang keras. Baginya, Demak adalah ancaman bagi kemerdekaan jiwa Jawa.
Raden Patah, Sultan Demak, paham betul bahwa pedang tak akan mempan menebas leher Wengker. Maka dikirimlah Raden Katong—atau yang kelak dikenal sebagai bathoro katong. Ia adalah sosok hibrida: putra Brawijaya V (Majapahit) yang telah memeluk Islam (Demak). Ia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang sekarat dengan masa depan yang agresif.
Pertemuan Raden Katong dengan Kyai Ageng Mirah di hutan belantara adalah momen kunci dalam sejarah ponorogo. Kyai Mirah, ulama yang paham sosiologi masyarakat lokal, memberi nasihat brilian: “Tanah ini keras, Tuan. Ia tidak bisa ditaklukkan dengan ayat saja, tapi harus dengan ‘ngeli’—menghanyut tanpa tenggelam.”
Maka dimulailah perang yang sesungguhnya. Bukan perang parit, tapi perang simbol. Hutan Glagah Wangi dibabat. Kota baru didirikan. Pertempuran fisik dengan Ki Ageng Kutu tak terelakkan.
Dalam babad, Ki Ageng Kutu dikisahkan moksa—menghilang tanpa jasad. Ini adalah eufemisme sejarah. Tatanan lama telah runtuh, digantikan oleh tatanan baru bernama Ponorogo Islam. Namun, dendam itu tidak ikut moksa. Ia meresap ke dalam tanah, tumbuh menjadi resistensi budaya yang kelak kita kenal dalam seni Reog yang tak pernah benar-benar “Islami” dalam artian puritan.
Kemenangan Bathoro Katong melahirkan dinasti penguasa Ponorogo yang bertahan hingga 13 turunan. Namun, jangan bayangkan ini sebagai era kedamaian surgawi. Ini adalah era di mana sejarah kerajaan lokal harus berdarah-darah melayani nafsu kekuasaan Mataram.
Lihatlah nasib Raden Tumenggung Mertowongso I. Ia, seorang bupati yang gagah, harus mati di ujung hukuman mati Mataram hanya karena adu kambing. Kemenangannya di arena dianggap penghinaan bagi raja. Betapa murahnya nyawa seorang abdi di hadapan kekuasaan absolut feodalisme Jawa.
Lalu datanglah masa Amangkurat III, raja Mataram yang lalim itu. Ketika ia melarikan diri ke Ponorogo, yang ia bawa hanyalah bencana. Bupati Ponorogo dikebiri—sebuah penghinaan fisik dan simbolik yang tak terperikan—memicu amuk rakyat yang membara. Perang Jawa di tanah Ponorogo sering kali bukan melawan Belanda, melainkan melawan arogansi saudara sendiri dari pusat kekuasaan.
Senjakala Kutha Wetan
Sejarah bergulir tanpa belas kasihan. Perang Diponegoro (1825-1830) meletus, membakar sisa-sisa kedaulatan Jawa. Ponorogo, di bawah Raden Tumenggung Suradiningrat II, terjepit di antara loyalitas pada Pangeran Diponegoro dan tekanan kolonial Belanda yang mencekik.
Pada tahun 1837, lonceng kematian bagi Ponorogo lama berbunyi. Pemerintah kolonial, dengan restu Kasunanan Surakarta, menutup Kutha Wetan (Kota Lama). Pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah tengah (Kota Baru sekarang). Perpindahan ini bukan sekadar urusan administratif tata kota. Ini adalah penguburan memori.
Situs-situs lama ditinggalkan. Makam-makam leluhur menjadi sunyi. Kentongan Kyai Geger yang legendaris lenyap, seolah menandai hilangnya suara kritis rakyat Ponorogo. Ponorogo memasuki era birokrasi kolonial, menjadi sekrup kecil dalam mesin eksploitasi Hindia Belanda.
Namun, apakah Ponorogo benar-benar kalah?
Menelusuri jalanan Ponorogo hari ini, menatap wajah-wajah keras para warok ponorogo yang menari diiringi gamelan yang menyayat, kita tahu jawabannya. Kekuasaan politik boleh berganti—dari Wengker ke Majapahit, dari Demak ke Mataram, dari Belanda ke Republik—namun jiwa Wengker tidak pernah mati.
Ia hidup dalam babad ponorogo yang dibacakan di pendopo-pendopo tua. Ia hidup dalam hentakan kaki penari Jathil. Ia hidup dalam kebanggaan kolektif manusia Ponorogo yang menolak menjadi sekadar catatan kaki dalam buku sejarah para pemenang. Ponorogo adalah monumen luka yang megah, sebuah kesaksian bahwa di atas tanah ini, kehormatan lebih berharga daripada nyawa.
Dan seperti kata Pramoedya, “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.” Maka adillah kita dalam memandang sejarah Ponorogo: bukan sebagai daerah pinggiran yang sunyi, melainkan sebagai kawah candradimuka tempat karakter manusia Jawa ditempa, diuji, dan dihancurkan, untuk kemudian bangkit kembali dengan wajah yang lebih tegar.
Referensi:
- Laporan Arkeologis: Penelitian L.J.C. van Es (1926) dan P.V. van Stein Callenfels tentang temuan manusia purba di Sampung, Ponorogo.
- Epigrafi: Prasasti Pucangan (1041 M) yang mencatat serangan Raja Wengker terhadap Airlangga.
- Naskah Tradisional: Babad Ponorogo dan Serat Centhini sebagai sumber historiografi tradisional mengenai transisi kekuasaan dan budaya warok.
- Studi Sejarah: Onghokham dalam tulisannya mengenai struktur sosial dan politik madiun-ponorogo, serta penelitian Tim Balai Arkeologi Yogyakarta (1986).
