INDONESIAONLINE – Siswa di Jombang akan segera menjalani uji coba full day school. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang menerapkan sekolah 5 hari mulai bulan depan.
Rencananya, full day school di Jombang berlaku untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebijakan di Kota Santri itu berlaku secara bertahap.
Melansir JatimTIMES, Kepala Disdikbud Jombang, Senen menyebut informasi penerapan kebijakan baru ini telah sampai ke seluruh kepala sekolah di wilayah tersebut.
“Hanya saja, sekolah boleh melakukan pelaksanaan kebijakan ini secara bertahap,” kata Senen kepada wartawan, Senin (23/10/2023).
Sebelum pelaksanakan sekolah 5 hari, sarana-prasarana dan jadwal pelajaran harus matang, utamanya fasilitas ibadah. Bagi tempat ibadah yang terbatas, bisa dengan cara bergiliran atau bergantian.
Pelaksanaan sekolah 5 hari itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang nomor 442.2/4112/415.16/2023 tentang Hari Sekolah dan Hari Kerja. Namun sekolah belum wajib menerapkan lima hari sekolah.
Menurut Senen, penerapan aturan baru tersebut membutuhkan waktu. Baik dalam hal menyiapkan jadwal, maupun komunikasi dengan wali murid terkait persiapannya. Sekolah juga tidak dipaksakan memenuhi sarana-prasarana secara lengkap.
Sementara untuk hari Sabtu, Senen berharap sekolah bisa mengisi kegiatan siswa dengan ekstrakurikuler.
“Ekstra kurikuler yang wajib kan hanya pramuka. Kalau sekolah melakukan sekaligus hari Senin hingga Jumat juga boleh, karena ekstrakurikuler memang sifatnya tidak wajib,” paparnya.
Plt Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Kabupaten Jombang, Eko Suprihantono mengungkapkan, mayoritas SD dan SMPN akan mulai masuk lima hari bulan depan.
Dalam satu pekan ini, sambung Eko, sekolah mempergunakan untuk persiapan seluruh sarana-prasarana. Seperti tempat wudu di tempat ibadah, serta administrasi guru untuk menunjang full day school di Jombang.
“Kami juga menyiapkan mekanisme orang tua mengirimkan makan. Juga mengatur jadwal dan mengatur absensi guru di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia),” terang Eko yang juga Kepala SMPN 3 Jombang.