INDONESIAONLINE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rosario de Marshal alias Hercules sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan uang sebesar Rp 800 juta yang sebelumnya diserahkan Hercules kepada KPK. Penyidik ingin mendalami asal-usul serta tujuan pemberian uang yang diduga berasal dari pihak Summarecon tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan Hercules dijadwalkan pada Rabu (11/11/2026). “Hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi,” kata Budi dalam keterangan tertulis.
Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 WIB. Kedatangannya bertujuan memberikan penjelasan mengenai persoalan lahan Summarecon, termasuk keterkaitan sejumlah pejabat yang telah ditangkap dalam perkara tersebut.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK,” ujar Hercules.
Dia menegaskan akan menjelaskan secara terbuka mengenai sumber uang Rp 800 juta yang telah dikembalikannya kepada lembaga antirasuah. Menurut Hercules, persoalan asal-usul uang tersebut menjadi salah satu alasan dirinya dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan.
“Jadi, hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” ucapnya.
KPK Dalami Dugaan Uang Pengamanan Lahan
Sebelumnya, kuasa hukum Hercules menyerahkan uang Rp 800 juta kepada KPK pada Kamis 15 Oktober 2026. Penyerahan tersebut dilakukan setelah kasus dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk mencuat ke publik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, uang tersebut diduga berasal dari pihak Summarecon dan diberikan kepada Hercules. KPK kemudian menyita uang itu untuk menelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan perkara yang sedang diselidiki.
Dalam perkembangannya, KPK memperoleh informasi bahwa uang tersebut diduga diberikan untuk kepentingan pengamanan atau pengelolaan lahan Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor. “Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” jelas Budi pada Rabu (21/10/2026).
gʻKPK juga mengungkap adanya sengketa tanah di kawasan yang dikelola Summarecon. Sejumlah warga disebut mengklaim memiliki sertifikat atas sebagian lahan tersebut dan mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.
Persoalan itu diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik suap kepada oknum pejabat ATR/BPN. Tujuannya, agar blokir terhadap lahan tersebut dapat dibuka sehingga proses pengurusan HGB perusahaan bisa dilanjutkan.
“Jadi, memang dalam satu kawasan ini awalnya ada dugaan sengketa karena ada beberapa warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor,” ungkap Budi.
Dia melanjutkan, dalam proses berikutnya diduga terjadi penyuapan terhadap oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir tersebut.
“Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut,” pungkasnya.
KPK kini masih mendalami hubungan antara uang Rp 800 juta yang diterima Hercules, dugaan pengamanan lahan Summarecon, serta perkara suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. (ars/hel)
