INDONESIAONLINE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berkomitmen untuk menekan angka stunting. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini kasus stunting di Kabupaten Malang prevalensinya turun hingga 8,8 persen. Penurunan tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang ada di angka 10,9 persen.
Berdasarkan hasil timbang pada Februari 2022 lalu, angka prevalensi sebesar 8,8 persen tersebut merupakan hasil pengukuran dari dua tingkatan. Yakni kategori pendek dan kategori sangat pendek.
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Mursyidah mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting atau malnutrisi. Tidak hanya di lingkup Dinkes, tetapi pihaknya juga melibatkan peran aktif Puskesmas di setiap kecamatan dan desa.
“Jumlah ditimbang ada 131.490 dari 169.506 balita. Di mana yang pendek jumlahnya 9.454, yang sangat pendek 2.176. Penanganan kesehatannya segera di intervensi di puskesmas, kades dan camat. Termasuk OPD perikanan peternakan membantu meningkatkan ketersediaan suplai gizinya,” ujar Mursyidah.
Selain itu, pihaknya juga terus memantau perkembangan yang di Posyandu. Dimana saat membutuhkan bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) akan diberikan melalui puskesmas. Bagi yang terindikasi pendek atau sangat pendek pada masalah gizinya dilakukan intervensi spesifik kuratif. Terlebih sebagai percepatan kenaikan berat badan sesuai usia dan tinggi badan.
“Kita terus melakukan upaya preventif dan promotif dengan intervensi spesifik agar tidak terjadi potensi kasus stunting baru,” imbuh Mursyidah.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Malang, Didik Gatot Subroto juga berharap bahwa dalam upaya menekan angka stunting, semua pihak harus dapat saling bersinergi. Dari catatannya, prevalensi angka stunting di Kabupaten Malang saat ini masih dibawah dari ketentuan nasional yang berada di angka 15 persen. Untuk itu dirinya berkeyakinan bahwa Kabupaten Malang bebas stunting dapat diwujudkan.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa zero stunting bukanlah target yang mudah wujudkan. Namun dengan optimisme yang tinggi, semangat, serta kerja sama dari seluruh pihak, saya meyakini cita-cita tersebut dapat kita capai bersama,” ujar Didik.
Untuk itu, hingga saat ini pun Pemkab Malang terus berupaya mensukseskan program pengentasan stunting yang telah dicanangkan pemerintah pusat. Didik menuturkan, Pemkab Malang telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting.
Salah satunya, pendampingan calon pengantin baru melalui program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil), pendampingan ibu hamil yang fokus pada komunikasi informasi dan edukasi gizi, pendampingan terhadap ibu bersalin dan pasca persalinan, serta pendampingan keluarga dengan balita di bawah usia dua tahun (baduta).
Saat ini sebanyak 6.132 kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) telah mendapatkan pembekalan materi yang berguna untuk memberikan edukasi kepada pasangan siap nikah di 33 kecamatan, tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Mereka juga bertugas memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dan memberikan kit siap nikah anti stunting.
“Kit ini menjadi media komunikasi, informasi, dan edukasi cegah stunting pada program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja,” pungkasnya.