Malaysia mendesak ASEAN memperkuat pencegahan kabut asap lintas batas setelah kualitas udara Sarawak memburuk dan ratusan sekolah ditutup.
INDONESIAONLINE – Kabut asap kembali menguji ketahanan kerja sama negara-negara Asia Tenggara. Ketika kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia memburuk akibat cuaca kering dan meningkatnya aktivitas kebakaran, pemerintah negeri jiran itu meminta seluruh anggota ASEAN memperketat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Seruan tersebut disampaikan Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Pemerintah Malaysia menilai ancaman kabut asap lintas batas atau transboundary haze tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan domestik masing-masing negara.
Malaysia bahkan kembali menegaskan target kawasan untuk mewujudkan ASEAN Bebas Kabut Asap pada 2030. Komitmen itu hendak dijalankan melalui penerapan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), perjanjian regional yang menjadi kerangka utama penanganan pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Posisi tersebut telah disampaikan Malaysia kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn melalui pesan resmi pada Jumat (21/8). Arthur mengatakan kondisi kering berkepanjangan di kawasan ASEAN bagian selatan telah mendorong peningkatan titik panas serta aktivitas kabut asap.
“Meskipun saat ini kebakaran masih dapat dikendalikan di dalam batas wilayah masing-masing negara anggota ASEAN, risiko kabut asap lintas batas membutuhkan kesiapsiagaan bersama dan peningkatan kewaspadaan di tingkat regional,” ujar Arthur dalam keterangan resminya, Sabtu.
Pemerintah Malaysia meminta negara-negara ASEAN memperketat pemantauan wilayah rawan, meningkatkan pengawasan titik panas, menegakkan larangan pembakaran terbuka, dan memastikan armada pemadam berada dalam kondisi siap bergerak.
Desakan itu muncul ketika dampak kabut asap sudah menyentuh sektor pendidikan. Di Sarawak, 591 sekolah ditutup sementara pada 20-21 Agustus setelah indeks pencemaran udara mencapai level tidak sehat di sejumlah lokasi. Penutupan tersebut melibatkan 509 sekolah dasar dengan 107.590 murid dan 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa.
Sarawak Menjadi Alarm Baru bagi ASEAN
Data tersebut menggambarkan bahwa kabut asap bukan sekadar persoalan jarak pandang. Ketika sekolah harus ditutup, aktivitas belajar terganggu dan pemerintah harus mengalihkan proses pendidikan ke pembelajaran dari rumah.
Pada 20 Agustus, sejumlah wilayah Sarawak mencatat indeks pencemaran udara yang mengkhawatirkan. Data pemerintah negara bagian yang dikutip Bernama menunjukkan Kuching berada pada angka 191, Samarahan 175, Serian 195, Sri Aman 178, Sarikei 154, Sibu 108, Lundu 180, Tebedu 169, dan Lubok Antu 191. Angka tersebut berada dalam kategori tidak sehat menurut sistem indeks pencemaran udara Malaysia.
Kondisi tersebut bukan kejadian pertama. Sekolah di beberapa kawasan Sarawak sebelumnya juga sempat ditutup karena kualitas udara memburuk. Artinya, kabut asap telah berkembang menjadi gangguan berulang yang memerlukan respons lintas sektor.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah bahkan sepakat menggunakan mekanisme ASEAN sebagai jalur utama untuk menangani persoalan kabut asap yang berdampak pada Sarawak. Kesepakatan itu dicapai dalam Konsultasi Tahunan Pemimpin Malaysia-Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan pada 22 Agustus.
“Kami berdua sepakat bahwa penggunaan mekanisme ASEAN adalah pendekatan terbaik,” kata Anwar.
Pilihan menggunakan ASEAN memiliki alasan geografis sekaligus diplomatik. Pulau Kalimantan dibagi oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Asap dari kebakaran di satu wilayah dapat bergerak mengikuti kondisi atmosfer dan angin menuju kawasan lain tanpa mengenal garis perbatasan administratif.
Dalam konteks itulah isu kabut asap menjadi jauh lebih rumit dibanding sekadar memadamkan api. Negara sumber kebakaran harus mempercepat pemadaman dan penegakan hukum, sementara negara terdampak membutuhkan informasi, koordinasi, serta mekanisme diplomasi agar respons tidak berkembang menjadi saling tuding.
Kementerian Kehutanan Indonesia sendiri pada 20 Agustus melaporkan peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus, ketiga provinsi tersebut mencatat total 518 hotspot berkepercayaan tinggi. Secara kumulatif selama 17-19 Agustus, terdapat 750 hotspot kategori tersebut. Pemerintah menekankan bahwa hotspot bukan otomatis berarti jumlah titik kebakaran karena satu kebakaran dapat menghasilkan beberapa deteksi satelit.
Bahkan, BNPB telah mengingatkan risiko asap lintas batas. Berdasarkan pemantauan citra satelit, asap dari wilayah Indonesia terpantau bergerak menuju Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6-9 Agustus 2026. BNPB menyebut pola angin tenggara ke barat pada masa peralihan musim berpotensi membawa asap keluar dari wilayah Indonesia.
Karhutla Indonesia dan Ujian Target Bebas Asap 2030
Kondisi di Indonesia memperlihatkan mengapa peringatan Malaysia sulit dipisahkan dari situasi karhutla di Kalimantan. Pemerintah Indonesia kini mengerahkan operasi besar untuk mengendalikan kebakaran.
Kementerian Kehutanan menyebut 12.880 personel gabungan telah terlibat dalam operasi pengendalian karhutla di Kalimantan yang memasuki hari ke-48 pada 21 Agustus. Mereka berasal dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, hingga pelaku usaha.
Pemerintah juga mengandalkan operasi udara. Hingga 21 Agustus, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan. Lima pesawat TNI AU tambahan dikirim untuk memperkuat armada yang telah beroperasi di Kalimantan.
Di sektor kesehatan, persoalannya juga mulai terasa. Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari tiga juta warga di 37 kabupaten/kota terdampak langsung kabut asap karhutla di tujuh provinsi. Kementerian mengerahkan 314 tenaga medis dan tenaga kesehatan serta logistik kesehatan ke wilayah terdampak. Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA dilaporkan meningkat dari 402 menjadi 716 kasus dalam satu pekan, atau naik 78,1 persen.
Angka tersebut memberi dimensi lain pada perdebatan kabut asap. Dampaknya bukan hanya langit yang kelabu, jarak pandang yang menurun, atau sekolah yang ditutup, tetapi juga beban kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, kondisi iklim menambah tekanan. Kementerian Kehutanan menyebut hingga 21 Agustus sekitar 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, sementara 90,79 persen wilayah mengalami curah hujan kategori rendah. Fenomena El Niño yang menguat dan IOD positif turut mendukung kondisi lebih kering serta meningkatkan risiko karhutla.
Karena itu, target ASEAN Bebas Kabut Asap 2030 akan menghadapi tantangan besar jika respons hanya dilakukan setelah kebakaran meluas. Pemantauan hotspot, pencegahan pembakaran terbuka, perlindungan gambut, pemadaman dini, pertukaran data, hingga penegakan hukum harus berjalan sebelum asap menyeberangi perbatasan.
Bagi Malaysia, penutupan 591 sekolah menjadi alarm bahwa dampak kabut asap dapat muncul jauh dari pusat kebakaran. Bagi Indonesia, pengerahan ribuan personel dan armada udara menunjukkan bahwa ancaman tersebut juga tidak ringan di dalam negeri.
Di tengah situasi itu, ASEAN kembali dihadapkan pada persoalan lama dengan wajah baru: bagaimana menjadikan kerja sama regional bukan hanya ruang pertukaran informasi, tetapi mekanisme yang mampu mencegah kebakaran sejak sumbernya.
Jika target bebas kabut asap 2030 ingin benar-benar tercapai, keberhasilan tidak akan diukur dari seberapa cepat negara memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Ukurannya justru berada pada kemampuan kawasan mencegah api muncul, mengidentifikasi risiko lebih awal, dan memastikan satu kebakaran lokal tidak berubah menjadi krisis udara lintas negara.
