Massa Rakyat Surabaya Menggugat gelar demo di depan Grahadi, 22/6/2026. Desak Prabowo-Gibran mundur, tuntut pemerintahan transisi sesuai konstitusi.
INDONESIAONLINE – Sekelompok massa dari kelompok Rakyat Surabaya Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri serta meminta pembentukan pemerintahan transisi sesuai konstitusi.
Koordinator aksi, Miftahur Rohmah, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut lahir dari berbagai kegelisahan masyarakat sipil terhadap kondisi demokrasi, hukum, ekonomi, hingga perlindungan kelompok rentan di Indonesia.
Menurutnya, kondisi ketimpangan yang semakin parah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada kebijakan pemerintah. “Prabowo-Gibran turun karena tidak ada lagi legitimasi kekuasaan ini. Sudah cacat secara politik, cacat secara konstitusi, dan cacat secara hukum,” kata Miftahur Rohmah saat ditemui di sela aksi.
Selain mendesak pergantian pemerintahan, massa juga mengusulkan pembentukan pemerintahan transisi yang menurut mereka mengacu pada mekanisme konstitusional. Mereka mengaku ingin menghindari praktik politik yang dinilai semakin menjauh dari aspirasi masyarakat sipil, serta mencegah terjadinya polarisasi sosial yang lebih luas di masyarakat.
Tuntut Pembentukan Pemerintahan Transisi Sesuai Konstitusi
Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah kritik keras terhadap pemerintahan saat ini. Kelompok Rakyat Surabaya Menggugat mengaku telah merumuskan sembilan poin kritik yang mereka sebut sebagai “Nawa Nastapa”, yang mencakup krisis legitimasi pemerintahan, pelemahan demokrasi, penurunan supremasi hukum, militerisasi kekuasaan, penguatan oligarki politik, persoalan lingkungan hidup, hingga memburuknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Menurut Miftahur Rohmah, sembilan poin tersebut merupakan hasil diskusi bersama berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, kelompok perempuan, hingga komunitas minoritas. Ia menegaskan bahwa rumusan tersebut bukan sekadar tuntutan sesaat, melainkan hasil pengamatan panjang terhadap kondisi bangsa dalam enam bulan terakhir pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami ingin mewadahi kemarahan masyarakat. Masyarakat berhak marah ketika merasa tidak didengar. Kami ingin suara itu terus menyebar dan menjadi bagian dari kontrol terhadap kekuasaan,” ujarnya.
Aksi yang digelar di depan kediaman resmi Gubernur Jawa Timur tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Sejumlah peserta aksi membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, serta seruan penguatan demokrasi dan supremasi sipil. Beberapa spanduk yang terlihat dengan jelas bertuliskan ajakan untuk mengawal konstitusi dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Kritik Janji 19 Juta Lapangan Kerja
Salah satu poin kritik yang paling menyita perhatian massa adalah sorotan terhadap janji penciptaan 19 juta lapangan kerja dari pemerintah. Seorang orator aksi meneriakkan tuntutan terkait hal tersebut yang langsung disambut sorak sorai para peserta aksi.
“19 juta lapangan pekerjaan yang kita mau bukan menjadi kepala SPBU, bukan cuci ompol, bukan menjadi sopir MBG. Yang kita harapkan, 19 juta lapangan pekerjaan dapat menyerap para sarjana dan anak-anak muda dengan gaji yang layak,” teriak salah seorang orator yang disambut sorak peserta aksi.
Massa menilai janji lapangan kerja yang disampaikan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan nyata para pencari kerja, terutama lulusan perguruan tinggi dan anak muda. Kritik tersebut juga menyasar berbagai kebijakan ekonomi lain yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kelas bawah, mulai dari kenaikan harga komoditas pangan hingga pengurangan anggaran bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu.
Suasana aksi berlangsung kondusif meski massa menyampaikan orasi yang cukup keras. Aparat kepolisian dan TNI yang bertugas di lokasi tidak menghalangi massa menyampaikan aspirasi, asalkan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Sejumlah petugas juga terlihat berjaga di sekitar panggung orasi untuk memastikan tidak ada pihak yang memprovokasi kericuhan.
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung tertib tanpa adanya laporan kericuhan antara massa dan aparat keamanan. Pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait pengamanan aksi tersebut, sementara perwakilan pemerintah di Gedung Grahadi juga belum menanggapi tuntutan massa secara langsung (mbm/dnv).
