INDONESIAONLINE – Sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan belum memasuki musim hujan hingga November 2026. Berdasarkan analisis BMKG, sebanyak 68 dari 74 Zona Musim (ZOM) di Jatim atau sekitar 90,6 persen wilayah diprediksi baru mengalami awal musim hujan pada Desember 2026.
Mundurnya awal musim hujan tersebut dipengaruhi oleh menguatnya fenomena El Nino. Meski begitu, hujan sudah mengguyur sejumlah daerah di Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir.
Namun belakangan ini hujan terjadi di sebagian wilayah Jatim. Menurut BMKG, hal ini dipengaruhi oleh operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BMKG untuk mengatasi kekeringan panjang serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu daerah yang diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir adalah Kota Surabaya. Pada siang hari, cuaca di Kota Pahlawan itu cenderung berawan dan mendung. Hujan juga sempat turun di Kabupaten Sidoarjo serta sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Taufiq Hermawan memastikan hujan di Pasuruan dan Probolinggo juga berkaitan dengan pelaksanaan OMC.
“Jadi, di wilayah Pasuruan dan Probolinggo saya pastikan juga itu karena operasi modifikasi cuaca,” kata Taufiq, Senin (2/11/2026).
Dalam operasi tersebut, petugas menyebarkan natrium klorida (NaCl) untuk mempercepat proses kondensasi sehingga hujan dapat turun lebih awal di lokasi yang lebih aman.
BMKG terlebih dahulu menganalisis kondisi cuaca menggunakan radar, satelit, dan model prediksi modern. Data tersebut digunakan untuk menentukan arah angin serta keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.
“Karena sorti yang dilakukan ada track-nya itu mengarah ke daerah Sidoarjo, kemudian Probolinggo, dan sebagian Pasuruan, itu yang dilakukan mengakibatkan hujan di daerah-daerah tersebut,” terangnya.
Namun, hujan di kawasan Mataraman, seperti Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Kediri, Blitar, Nganjuk, Tulungagung, dan Trenggalek, bukan disebabkan OMC. Dinamika atmosfer juga dapat meningkatkan peluang hujan meskipun suatu wilayah masih berada dalam periode kemarau.
Prakirawan sekaligus bagian dari Tim Pengolah Data BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur Linda Fitrotul Muzayanah menjelaskan hujan belakangan ini turut dipengaruhi fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang ekuator Rossby.
“Betul, hujan belakangan ini belum tergolong musim penghujan karena kita perlu memantau curah hujan untuk beberapa hari ke depan,” kata Linda, dikutip detikJatim, Senin (2/11/2026).
Linda menjelaskan, penentuan awal musim hujan tidak cukup hanya dengan melihat turunnya hujan selama beberapa hari. BMKG menggunakan kriteria curah hujan dasarian atau periode 10 hari untuk memantau perubahan musim.
Untuk diketahui, MJO merupakan fenomena atmosfer yang bergerak dari barat ke timur di wilayah tropis. Ketika berada pada fase yang mendukung pembentukan awan hujan di sekitar Indonesia, fenomena ini dapat meningkatkan peluang turunnya hujan.
Adapun gelombang ekuator Rossby merupakan gelombang atmosfer tropis yang juga dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. Pengaruh kedua fenomena tersebut memungkinkan hujan turun di sejumlah wilayah meskipun musim kemarau belum berakhir.
Menghadapi hujan yang mulai turun deras belakangan ini, BNPB melalui laman resminya meminta pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah sejak dini. Kesiapsiagaan tersebut ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat, mengurangi kerugian harta benda, serta memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi.
Langkah pertama adalah memetakan wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi. Pemetaan dapat mengacu pada dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, portal InaRISK, Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), serta sumber informasi resmi lainnya. Hasil pemetaan menjadi dasar penentuan kebutuhan dan prioritas antisipasi di setiap daerah.
Kedua, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik untuk penanganan darurat. Kesiapan tersebut dapat diperiksa melalui apel siaga. Dana Siap Pakai (DSP) juga dapat dioptimalkan apabila diperlukan setelah penetapan status keadaan darurat bencana.
Ketiga, pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu ditingkatkan secara berkala. Pemerintah daerah diminta menganalisis wilayah rawan bencana, kemudian menyebarluaskan informasi melalui saluran komunikasi yang tersedia agar masyarakat bisa mengambil langkah antisipasi.
Keempat, koordinasi penanggulangan bencana perlu diperkuat melalui pendekatan pentahelix. Skema ini melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media. Kesiapan posko penanganan darurat yang beroperasi selama 24 jam juga menjadi perhatian untuk mendukung koordinasi ketika terjadi bencana.
Kelima, edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan berbasis komunitas perlu diperluas. Masyarakat harus memahami mekanisme evakuasi mandiri serta cara melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, ketika bencana hidrometeorologi terjadi.
Keenam, pemerintah daerah perlu memastikan sistem peringatan dini berfungsi dengan baik. Hal ini mencakup kesiapan perangkat, mekanisme penyampaian informasi, hingga kepastian agar peringatan dapat diterima masyarakat dengan cepat.
Ketujuh, upaya pengurangan risiko dilakukan melalui pembersihan saluran air, normalisasi sungai, pemeriksaan fasilitas pengendali banjir, serta perbaikan infrastruktur fisik. Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi potensi dampak banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Kedelapan, pemerintah daerah melalui BPBD provinsi maupun kabupaten/kota diminta menyampaikan laporan perkembangan situasi dan kejadian bencana kepada BNPB secara berkala. Pelaporan ini menjadi bagian dari koordinasi penanggulangan bencana antara daerah dan pemerintah pusat.
“Langkah kesiapsiagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi musim hujan 2026/2027,” pungkas Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. (bn/hel)
