INDONESIAONLINE – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Regulasi yang telah diperjuangkan selama sekitar 18 tahun ini menjadi instrumen baru untuk memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan IITahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Dilansir dari laman resmi DPR RI, pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi belum optimalnya upaya penegakan hukum dalam memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana. Karena itu, aturan baru tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan kekayaan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban.
Lantas, harta apa saja yang bisa dirampas negara melalui UU Perampasan Aset?
Jenis Harta yang Bisa Dirampss Negara
Ruang lingkup UU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan uang hasil korupsi. Regulasi ini juga menjangkau kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana lain, termasuk kejahatan ekonomi dan penipuan yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat.
Berikut beberapa jenis aset yang menjadi sasaran penelusuran dan perampasan apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum:
1. Uang hasil tindak pidana
Uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan lain dapat menjadi objek perampasan. Termasuk dana yang berasal dari penipuan, penggelapan, investasi bodong, dan aktivitas ilegal lainnya yang masuk dalam cakupan undang-undang.
2. Properti dan barang berharga
Kekayaan berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun barang bernilai ekonomi lainnya dapat menjadi objek penelusuran apabila berkaitan dengan tindak pidana.
Misalnya, seseorang menggunakan uang hasil kejahatan untuk membeli rumah, tanah, atau kendaraan mewah. Kekayaan tersebut dapat ditelusuri untuk mengetahui asal-usul dan keterkaitannya dengan tindak pidana.
3. Aset yang dialihkan atau disembunyikan
Upaya menyamarkan hasil kejahatan dengan memindahkan kepemilikan atau mengalihkan kekayaan tidak serta-merta membuat aset tersebut terbebas dari proses hukum.
Penelusuran aset menjadi bagian penting dalam mekanisme perampasan agar kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana tetap dapat diidentifikasi.
4. Aset yang berkaitan dengan kejahatan keuangan digital
UU Perampasan Aset juga memberikan perhatian terhadap perkembangan kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.
Salah satu cakupannya adalah penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat. Contohnya investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang memiliki banyak korban.
Tidak Hanya Koruptor, Bandar Judi Online hingga Pelaku Investasi Bodong Bisa Terseret
Salah satu hal penting dalam pengesahan UU Perampasan Aset adalah cakupan tindak pidana yang tidak terbatas pada korupsi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut aset bandar judi online juga dapat menjadi sasaran perampasan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
Dasco juga mencontohkan penipuan investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan biro perjalanan umrah yang merugikan masyarakat.
Menurut dia, aset yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dapat diproses untuk dirampas negara. Bahkan, proses perampasan aset tetap dapat berjalan dalam kondisi tertentu ketika terdakwa melarikan diri.
Hal ini menjadi salah satu upaya agar pelaku tidak bisa begitu saja menghindari pemulihan kerugian hanya dengan melarikan diri atau menyembunyikan keberadaan kekayaannya.
Aset Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Putusan Pidana terhadap Pelaku
UU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme non-conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini menjadi salah satu pembaruan penting dalam penegakan hukum. Sebab, dalam kondisi tertentu, proses hukum terhadap seseorang bisa menghadapi kendala, misalnya pelaku melarikan diri atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.
Meski demikian, bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sembarangan. Berdasarkan penjelasan resmi DPR RI, mekanisme tersebut tetap melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan.
Undang-undang ini juga mengatur pengawasan independen dan pembuktian yang diuji secara terbuka di persidangan. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Aset yang berhasil dirampas tidak semata-mata menjadi kekayaan negara tanpa memperhatikan pihak yang dirugikan.
DPR menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama regulasi ini adalah pemulihan kerugian negara dan masyarakat. Karena itu, pengembalian aset kepada korban juga menjadi bagian dari prinsip yang diatur.
Pengelolaan aset hasil perampasan nantinya dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi khusus secara profesional dan akuntabel.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset pada 19 November 2026, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki instrumen tambahan untuk menelusuri serta memulihkan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, pelaksanaan aturan ini tetap harus memperhatikan prosedur hukum, kepastian hukum, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. (mt/hel)







