INDONESIAONLINE – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meresmikan Gedung Dormitory dan ITC (Islamic Tutorial Center) di kampus 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Jumat (26/1/2024). Dalam peresmian tersebut, menag memberikan arahan agar operasional ma’had tak hanya bergantung iuran atau pembiayaan yang dibebankan kepada mahasiswa.
Menampung mahasiswa di ma’had setahun pertama, dijelaskan menag, tidaklah mudah dan cukup berat. Beban berat utamanya pada pembiayaan atau operasional ma’had.
Selama ini, pembiayaan ma’had bergantung pada pembiayaan yang dibebankan kepada para mahasiswa. Pembiayaan tinggal setahun di ma’had diketahui sebesar Rp 7,5 juta.
“Saya tanya rektor tadi, ada pembiayaan dari mahasiswa sebesar Rp 7,5 juta. Saya tidak tahu ini apakah berbenturan dengan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) atau tidak,” katanya.
Untuk itu, pihaknya nanti akan segera meminta pengkajian dan masukan dari irjen tentang hal tersebut. Menurut menag, setelah pembiayaan UKT, sudah tidak ada lagi pembiayaan atau pungutan-pungutan di luar UKT.
Tentu, hal yang menjadi catatan ini haruslah mendapatkan solusi terbaik dalam pemecahannya. Kampus harus kreatif dan memikirkan agar bagaimana hal ini dapat ditiadakan agar lebih meringankan para mahasiswa.
“Rektor harus pikirkan cara bagaimana hambatan ini bisa diatasi,” kata Yaqut.
Memanfaatkan aset-aset yang dimiliki kampus adalah salah satu formula dalam meringankan beban operasional ma’had agar tak mengandalkan pembiayaan dari mahasiswa.
Diskusi menag dengan irjen, aset yang dimiliki oleh perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk menambah biaya operasional. Sehingga, aset yang dimiliki tidak idle atau tak termanfaatkan dengan baik. Dicontohkan, kampus mempunyai auditorium yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan dengan sistem sewa.
“Kayak aula itu kan bisa disewakan, misalnya, untuk menambah penghasilan. Saya tidak tahu bagaimana UIN Malang ini bisa menopang operasional kampus di luar UKT karena kalau mengandalkan UKT saja remuk,” ucapnya.
Rektor harus kreatif dalam mengelola keuangan kampus, terlebih lagi ketika melihat ITC dan ma’had dengan luasan dan jumlah lantai yang banyak. Sehingga besaran operasional pun dapat dibayangkan. Hal ini menjadi sebuah pekerjaan yang tidak mudah.
Maka dari itu, menag meminta para rektor agar benar-benar memikirkan bagaimana pengelolaan ma’had dapat sustainable dalam operasional. Artinya, tidak hanya mengandalkan iuran setahun dari mahasiswa Rp 7,5 juta saja.
“Ini pekerjaan yang tidak mudah, tidak semudah membangun. Kalau membangun minta Pak Dirjen kasih SBSN, selesai. Tapi mempertahankan bangunan dengan segala macam fungsi pekerjaan tersendiri dan harus dipikirkan. Tidak boleh dianggap sepele, harus serius,” tegasnya. (as/hel)