INDONESIAONLINE – Progam makan siang gratis yang jadi janji politik Prabowo-Gibran mendapat reaksi beragam. Satu sisi ada yang menyebutnya tidak rasional secara anggaran. Sisi lain menyebut program makan siang gratis bisa direalisasikan dan secara anggaran aman.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Ia menyebutkan, anggaran program makan siang gratis dapat direlokasi anggaran di sektor pendidikan dan dana desa.
Oleh sebab itu, Muhadjir menilai masyarakat tidak perlu khawatir dengan kecukupan anggaran untuk mengadakan program makan siang gratis. “Aman, itu kan sebenarnya cuma memindah amplop saja. Kan selama ini sudah ada anggaran pendidikan, ada BOS, kemudian nanti bisa juga dari dana desa,” kata Muhadjir, Selasa (27/2/2024).
Muhadjir juga menegaskan, tidak ada tambahan anggaran khusus untuk membiayai program makan siang gratis yang diusulkan Prabowo Subianto. Menurutnya, anggaran untuk membiayai program makan siang gratis bisa diperoleh dari sejumlah anggaran di sektor lain yang sudah disiapkan pemerintah. “Jangan bayangkan nanti kemudian ada tambahan anggaran baru, khusus gitu, enggak lah. Itu (anggaran) dapat direlokasi dari anggaran pendidikan dan dana desa,” ujarnya.
Di kesempatan lain seperti diketahui, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih, salah satunya makan siang gratis, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.
Hal ini dibenarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia menyebutkan, makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran merupakan program ikonik presiden terpilih.
“Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu,” ucap Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024) kemarin.
Suharso menambahkan, penyusunan baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil resmi Pilpres 2024 keluar.
Banggar DPR: Tidak Wajar!
Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menganggap aneh pemerintah yang sudah membahas program makan gratis dari calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024) kemarin.
“Ini tidak wajar. KPU belum menetapkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Memang biasanya sudah ada tim untuk menjembatani transisi kepemimpinan supaya efektif dalam perencanaan dan APBN tidak bongkar pasang,” ucap Cucun.
Tapi, lanjutnya, pembahasan di kabinet yang belum ditetapkan pemenang itu tidak wajar,
Cucun mendesak agar pemerintah fokus dulu menyelesaikan program-program Jokowi-Maruf Amin, sebelum membahas program presiden lainnya.