Laporan terbaru pada Kamis (5/3/2026) mengungkapkan bahwa kelompok oposisi Kurdi yang berbasis di wilayah otonom Irak utara sedang mempersiapkan operasi militer lintas batas yang ambisius ke wilayah Iran. Langkah ini disinyalir bukan inisiatif tunggal, melainkan buah dari tekanan geopolitik tingkat tinggi yang melibatkan Washington, Baghdad, dan Erbil.

Di tengah memanasnya hubungan Washington dan Teheran, etnis Kurdi kini berada di garis depan, berpotensi menjadi “martil” darat yang akan menghantam rezim Iran.

Mobilisasi di Garis Depan

Suasana di kamp-kamp militer Partai Kebebasan Kurdistan (PAK) di provinsi Sulaymaniyah berubah drastis dalam 48 jam terakhir. Khalil Nadiri, seorang pejabat senior PAK, tidak lagi menutupi niat kelompoknya. Kepada media, ia mengonfirmasi bahwa roda perang telah mulai berputar.

“Beberapa pasukan kami telah bergerak ke daerah-daerah dekat perbatasan Iran di provinsi Sulaymaniyah dan sedang dalam posisi siaga,” ujar Nadiri dengan nada serius.

Pernyataan ini bukan gertakan sambal. Pasukan PAK dikenal memiliki disiplin militer yang ketat dan persenjataan yang cukup mumpuni untuk ukuran kelompok gerilya.

Kesiagaan ini bukan tanpa koordinasi. Nadiri secara terbuka mengakui adanya jalur komunikasi “belakang layar” dengan pihak Amerika Serikat.

“Para pemimpin kelompok oposisi Kurdi telah dihubungi oleh pejabat AS mengenai potensi operasi tersebut,” ungkapnya.

Meski menolak merinci detail teknis pembicaraan tersebut, implikasinya jelas: lampu hijau—atau setidaknya lampu kuning—telah dinyalakan dari Washington.

Di lokasi terpisah, kelompok oposisi lainnya, Komala, juga menunjukkan gelagat serupa. Seorang pejabat anonim dari kelompok berhaluan kiri ini menyebutkan bahwa pasukannya siap menyeberangi perbatasan dalam hitungan hari.

“Pasukan kami siap menyeberangi perbatasan dalam waktu seminggu hingga 10 hari ke depan dan kami sedang menunggu keadaan menjadi sesuai,” katanya.

Frasa “menunggu keadaan menjadi sesuai” mengindikasikan bahwa operasi ini menunggu momentum strategis—bisa berupa serangan udara lanjutan dari AS untuk melemahkan pertahanan perbatasan Iran, atau instruksi politik dari para penyokong mereka.

Diplomasi Telepon Donald Trump

Pemicu utama dari eskalasi mendadak ini tampaknya berasal dari Ruang Oval (Oval Office) atau setidaknya dari lingkaran terdekat Presiden Donald Trump. Laporan intelijen dan sumber diplomatik menyebutkan bahwa Trump secara pribadi telah menghubungi dua tokoh paling berpengaruh di Kurdistan Irak: Masoud Barzani dari Partai Demokrat Kurdistan (KDP) dan Bafel Talabani dari Uni Patriotik Kurdistan (PUK).

Dalam percakapan telepon pada Minggu malam tersebut, Trump dilaporkan meminta sesuatu yang sangat spesifik dan berisiko tinggi: dukungan militer Kurdi Irak terhadap saudara-saudara mereka dari Iran, serta pembukaan akses perbatasan untuk memungkinkan pergerakan pasukan lintas batas.

“Trump meminta orang-orang Kurdi Irak untuk mendukung secara militer kelompok-kelompok Kurdi Iran dalam operasi di Iran dan membuka perbatasan untuk memungkinkan kelompok Kurdi Iran bergerak bebas bolak-balik,” ungkap seorang pejabat Kurdi yang mengetahui isi pembicaraan tersebut.

Permintaan ini menempatkan para pemimpin Kurdi Irak dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka adalah sekutu lama AS yang berhutang budi atas perlindungan zona larangan terbang di masa lalu. Di sisi lain, mereka berbagi perbatasan panjang dengan Iran yang memiliki pengaruh militer dan intelijen yang kuat di wilayah otonom Kurdistan.

Pihak PUK, melalui pernyataan resminya, mengonfirmasi adanya pembicaraan tersebut namun berusaha meredam nada agresifnya. “Presiden Trump memberikan klarifikasi dan visi mengenai tujuan AS dalam perang tersebut. PUK percaya bahwa solusi terbaik adalah kembali ke meja perundingan,” tulis PUK, menyiratkan keengganan untuk terseret dalam perang terbuka.

Sementara itu, Gedung Putih bermain aman. Sekretaris Pers Karoline Leavitt membenarkan adanya komunikasi namun membantah adanya persetujuan rencana militer spesifik. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, juga memberikan pernyataan diplomatis yang ambigu.

“Tidak ada satu pun tujuan kami yang didasarkan pada dukungan atau mempersenjatai kekuatan tertentu,” ujarnya, meski ia menambahkan bahwa AS “menyadari” apa yang mungkin dilakukan entitas lain.

Irak Terjepit di Antara Dua Raksasa

Rencana operasi ini berpotensi menyeret Irak ke dalam pusaran konflik yang lebih dalam. Baghdad selama ini berusaha keras menyeimbangkan hubungannya antara Washington dan Teheran. Namun, jika wilayahnya digunakan sebagai landasan pacu invasi darat ke Iran, netralitas Irak akan hancur lebur.

Kehadiran kelompok bersenjata Kurdi Iran di Irak utara telah lama menjadi duri dalam daging hubungan Baghdad-Teheran. Pada 2023, di bawah tekanan Iran, Irak sebenarnya telah menyepakati perjanjian keamanan untuk melucuti senjata kelompok-kelompok ini dan memindahkan mereka dari perbatasan. Mobilisasi terbaru ini jelas melanggar semangat perjanjian tersebut.

Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qassim Al Araji, langsung bereaksi. Melalui akun media sosialnya, ia mengungkapkan bahwa pejabat Iran, Ali Bagheri, telah menghubunginya dan menuntut tindakan tegas.

“Ali Bagheri meminta agar Irak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kelompok oposisi menyusup ke perbatasan antara kedua negara,” tulis Al Araji.

Ia menegaskan komitmen Irak untuk mencegah wilayahnya digunakan sebagai basis serangan. Namun, pertanyaannya adalah: apakah Baghdad memiliki kapasitas untuk mengendalikan wilayah pegunungan Kurdistan yang secara de facto dikuasai oleh Peshmerga (pasukan Kurdi)?

Jika pasukan Kurdi Iran benar-benar menyerang, Iran hampir pasti akan membalas dengan serangan rudal atau bahkan operasi darat masuk ke wilayah Irak, mengubah Irak utara menjadi medan tempur proksi yang berdarah.

Friksi Internal Oposisi: Separatisme vs Nasionalisme

Di luar aspek militer, rencana ini juga menyingkap keretakan mendalam di tubuh oposisi Iran. Tidak semua pihak yang membenci rezim para Mullah di Teheran setuju dengan langkah Kurdi. Kelompok oposisi nasionalis Iran, terutama yang berafiliasi dengan putra mantan Shah Iran, Reza Pahlavi, memandang curiga gerakan Kurdi.

Pahlavi dan pendukungnya kerap menuduh kelompok Kurdi memiliki agenda separatis tersembunyi—ingin memisahkan diri dari Iran—alih-alih sekadar menggulingkan rezim. Ketakutan akan balkanisasi (pecahnya) Iran menjadi negara-negara kecil berbasis etnis menjadi penghalang utama terbentuknya koalisi oposisi yang solid.

Kelompok Kurdi seperti Komala dan PAK membantah tuduhan separatisme, menyatakan bahwa mereka memperjuangkan Iran yang federal dan demokratis. Namun, sejarah panjang aspirasi kemerdekaan Kurdi membuat ketidakpercayaan ini sulit dihapus. Friksi ini menguntungkan Teheran, yang selalu menggunakan narasi “ancaman disintegrasi” untuk menggalang dukungan nasionalis rakyat Iran melawan oposisi.

Jika invasi ini terjadi, ini akan menjadi masuknya kekuatan darat besar pertama dalam konflik terbaru AS-Iran. Berbeda dengan serangan udara yang bersifat presisi dan jarak jauh, perang darat adalah urusan yang kotor, brutal, dan memakan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil.

Ribuan pejuang Kurdi ini memang terlatih dan memiliki motivasi ideologis yang kuat. Namun, melawan Garda Revolusi Iran (IRGC) di kandangnya sendiri adalah tantangan yang jauh berbeda dibandingkan perang gerilya di pegunungan. IRGC memiliki persenjataan berat, drone, dan penguasaan medan yang superior di sisi perbatasan mereka.

Selain itu, penduduk sipil di perbatasan Iran-Irak—yang mayoritas juga etnis Kurdi—akan menjadi pihak yang paling menderita. Mereka akan terjebak di tengah baku tembak artileri dan serangan udara balasan. Sejarah mencatat, setiap kali konflik meletus di kawasan ini, gelombang pengungsian massal tak terelakkan.

Langkah AS yang seolah “meminjam tangan” Kurdi untuk menekan Iran juga memunculkan pertanyaan etis. Etnis Kurdi memiliki sejarah panjang dimanfaatkan oleh kekuatan besar untuk kepentingan geopolitik sesaat, lalu ditinggalkan begitu saja ketika kepentingan tersebut tercapai—sebuah fenomena yang sering disebut sebagai “pengkhianatan Kurdi”. Apakah kali ini akan berbeda?

Di lereng-lereng Zagros, para pejuang muda Kurdi kini menunggu perintah tembak. Mereka mungkin melihat ini sebagai kesempatan emas untuk kebebasan. Namun bagi para pengamat geopolitik, ini terlihat seperti pembukaan kotak pandora yang bisa membakar seluruh kawasan Timur Tengah dalam perang tanpa akhir.

Irak sedang menahan napas, dan dunia menyaksikan dengan cemas apakah garis perbatasan tua itu akan segera dilangkahi oleh sepatu bot militer.