INDONESIAONLINE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam operasi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Selasa (28/7/2026).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7/2026). “Benar,” kata Fitroh.
Namun, Fitroh belum mengungkap perkara yang menjadi dasar penangkapan Anom Widiyantoro. Ia juga belum memberikan informasi mengenai jumlah pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut. “Lebih detailnya ke jubir,” ujarnya mengarahkan ke Jubir KPK Budi Prasetyo.
Anom Widiyantoro diketahui merupakan bupati Pemalang yang terpilih pada Pilkada 2024 bersama wakilnya, Nurkholes. Keduanya dilantik bersama kepala daerah lainnya pada 20 Februari 2025.
Pasangan Anom-Nurkholes diusung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Partai Gelora, dan Partai Buruh.
Sepanjang 2026, KPK tercatat semakin intensif melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Dengan penangkapan Anom Widiyantoro, jumlah kepala daerah yang diamankan melalui OTT pada tahun ini mencapai 11 orang.
Berbagai modus dugaan korupsi yang ditangani KPK meliputi suap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi.
Sebelum bupati Pemalang, KPK telah memproses hukum sejumlah kepala daerah lainnya. Yakni Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. (rds/hel)
