INDONESIAONLINE – Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron tidak mempermasalahkan wacana Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo yang diusulkan menjadi calon bupati Sleman pada Pilkada 2024.
“Hak politik itu adalah hak untuk dipilih dan memilih. Hak dipilih itu berlaku untuk siapa pun,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Menurutnya, hak politik berlaku sama bagi semua orang, termasuk anak presiden, menantu presiden, maupun rakyat biasa.
“Oleh karena itu berlaku di anak Presiden, menantu Presiden, rakyat biasa, sama saja haknya dalam undang-undang,” kata dia.
Herman menegaskan, tidak ada aturan di Indonesia yang melarang keluarga presiden untuk mengikuti kontestasi elektoral. Justru, jika aturan itu dibuat, maka akan menyebabkan diskriminasi antar warga negara.
“Oleh karena itu undang-undang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk bisa menjalankan hak politiknya,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra DIY Widi Handoko menyampaikan wacana mendorong Erina menjadi cagub Sleman.
Menurut Widi, nama Erina mencuat karena dorongan atau aspirasi dari masyarakat sendiri.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum fokus membahas soal Pilkada 2024.
“Kami saat ini belum bicara soal pilkada karena masih konsentrasi pileg dan pilpres,” tutur Dasco saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).