INDONESIAONLINE – Pasca berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran pimpinan provinsi lain, Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember MB. Firjaun Barlaman datangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano didampingi Kepala Inspektorat Ratno C. Sembodo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tita Fajar Ariyatiningsih, serta Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Hadi Sasmito.
Tak hanya itu, jajaran pimpinan Pemprov Jatim juga turut mendampingi Bupati Hendy. Yakni, Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, Kepala Biro Bagian Hukum Setdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti, dan dua staf biro hukum lain.
Sementara di Kemendagri, Hendy ditemui Plh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Muhammad Valiandra dan Kasubdit Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Rikie.
Kunjungan berantai ini dilatarbelakangi pembentukan Perda LPP APBD 2021 yang gagal dilaksanakan setelah dua kali paripurna pembahasan tak memenuhi kuorum. Namun, pihaknya tetap optimistis dengan apa yang telah dilakukan. Yakni, berkonsultasi ke gubernur dan berlanjut ke Kemendagri.
“Mudah-mudahan hal ini dapat diselesaikan lebih cepat lagi,” ungkap Hendy.
Hal ini tak lepas dari kepentingan masyarakat Jember agar tidak dirugikan dengan berbagai kegiatan yang sudah dan akan berlangsung. “Kami akan terus berjuang,” tegasnya.
Tak hanya itu, kepada jajaran Kemendagri, Hendy juga menegaskan bahwa pihaknya juga akan terus menjaga kondusivitas bersama dengan jajaran DPRD Jember. “Tentu saja, kami bakal tetap menjaga keharmonisan dengan teman-teman DPRD,” tandasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendapatkan apresiasi lantaran telah melakukan langkah cepat melaporkan ke pihak gubernur dan mendapatkan dukungan dengan didampinginya rombongan TAPD Jember bersama pihak pemrov. Nantinya, kedatangan bupati beserta jajaran provinsi bakal ditindaklanjuti lebih mendalam oleh pihak kementerian.