JATIMTIMES – Serapan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Bondowoso selama 2021 mencapai 70 persen. Capaian itu dilaporkan kepada Bupati Bondowoso Salwa Arifin dalam evaluasi penerimaan PBB-P2 di pendapa kabupaten, Kamis (20/1/2022).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bapenda Kabupaten Bondowoso Dodik Siregar mengatakan, serapan PBB-P2 70 persen tersebut bernilau Rp. 11 miliar dari total potensi Rp 16 miliar.
Dari 22 kecamatan wajib PBB-P2, baru lima kecamatan yang serapannya sudah 100 persen. Selebihnya belum lunas.
“Untuk desa yang lunas 100 persen sebanyak 111 desa. Desa yang belum lunas sebanyak 102 desa. Total 213 desa dan kelurahan minus Kecamatan Ijen,” katanya.
Adapun kecamatan dengan serapan PBB-P2 terendah adalah Kecamatan Tamanan dan Wonosari. “Capaian 40 persen Tamanan dan Wonosari 47 persen,” imbuhnya.
Kata Dodik, pemungutan PBB-P2 Tahun 2021 di samping terkendala pandemi covid-19, juga terhambat oleh masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk wajib pajak.
“Kedua dampak pandemi vovid-19 yang berakibat pada rendahnya ekonomi masyarakat kita. Dan pilkades serentak berpengaruh kenapa beberapa desa,” paparnya.
Bapenda terus melakukan sosialisasi PBB-P2 secara berkelanjutan dengan melibatkan OPD terkait. “Kedua melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan intensifikasi kabupaten serta OPD terkait mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan,” ucapnya.
Pihaknya juga membentuk tim satgas penagihan pajak daerah. Hal itu susah terlaksana sejak tahun 2020.
Sementara Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin mengimbau, pandemi covid-19 tidak boleh menjadi alasan penyerapan PBB-P2. “Buktinya di beberapa desa mampu melunasi,” katanya.
Menurut bupati, petugas pajak harus lihai dalam melakukan penagihan pajak. “Jadi, pandemi covid-19 jangan dijadikan alasan,” imbuhnya.
Bupati Bondowoso berharap serapan PBB-P2 tahun 2022 lebih baik. Dia minta OPD terkait harus berinovasi. “Jadi, keadaan jangan mempengaruhim Kinerjanya harus ditingkatkan,” imbaunya.
Abror Rosi