INDONESIAONLINE – Video Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kedapatan menelepon saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang memberi sambutan viral di media sosial. Terkait video tersebut, Jubir Luhut, Jodi Mahardi, memberikan penjelasan.
Dalam video yang beredar, Jokowi terlihat sedang memberi sambutan. Di belakangnya, tampak jajaran kabinet seperti Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Luhut.
Video dengan narasi mempertanyakan sikap Luhut ini ramai diperbincangkan. Momen Luhut menelepon saat Jokowi sambutan itu terjadi dalam acara peresmian kawasan Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada 2 Februari 2022. Peresmian ini ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam hal ini, Jodi Mahardi menyebut Luhut sedang menerima telepon dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat Jokowi memberi sambutan.
“Dari keterangan Pak Menko beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau sedang menerima telepon dari Menkes yang sedang mengupdate kondisi lonjakan kasus yang cukup signifikan. Dalam laporan tersebut beliau menerima 2 laporan setidaknya yakni soal PTM dan evaluasi Jawa Bali,” kata Jodi.
Menurut Jodi, hal tersebut memang harus dilakukan Luhut guna memberi laporan langsung kepada Jokowi. Jodi menilai harus ada langkah pencegahan atau mitigasi cepat yang harus diambil.
“Hal tersebut harus dilakukan tentunya untuk segera bisa dilaporkan ke Presiden untuk diambil langkah-langkah mitigasi yang cepat. Karena saat itu kebetulan Pak Menko sedang mendampingi kegiatan Presiden. Hal ini penting dilakukan sebagai bagian langkah crisis management penanganan pandemi yang harus dilakukan dengan cepat dan terukur,” kata Jodi.
Di sisi lain, Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini, juga turut merespons soal video tersebut. Faldo berbicara mengenai tugas menteri sebagai pembantu presiden.
“Kalau tidak senang sama Pak Luhut, pasti semuanya bisa jadi masalah. Kami sering hadapi kasus begini. Tapi yang jelas, semua pekerjaan menteri adalah dalam rangka membantu tugas-tugas Presiden. Apalagi, pekerjaan yang begitu banyak dan mendesak, koordinasi harus cepat dilakukan. Pak Jokowi adalah pemimpin yang punya semangat kerja cepat,” kata Faldo.
Ia lantas mengajak semua pihak untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih substantif. Lebih lanjut, Faldo juga berbicara mengenai penilaian kinerja menteri.
Menurutnya, hal itu sepenuhnya kewenangan Presiden Jokowi.
“Soal penilaian kinerja dan performa menteri, itu sepenuhnya ditentukan Presiden. Kalau tidak ada masalah kerja, capaian, dan kontribusinya buat Presiden Jokowi, ya, jalan terus. Jadi, kami kira kita perlu lebih banyak ngobrol satu sama lain, membahas soal kehidupan publik, kehidupan bersama,” tambah Faldo.
Desi Kris