JATIMTIMES – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhasil mendapatkan penghargaan piagam predikat kepatuhan tinggi dalam bidang pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman RI

Wali Kota Malang Sutiaji yang merupakan orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini menerima langsung piagam penghargaan tersebut dari Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur Agus Muttaqin di Surabaya, Senin (31/1/2022).

“Bersyukur kita sudah masuk dalam zona hijau dengan nilai yang sudah sangat baik. Harapannya kedepannya nilai ini terus dapat ditingkatkan dan linear dengan implementasi di lapangan,” terang Sutiaji dalam keterangan tertulis yang diterima JatimTIMES.com. 

Predikat Kepatuhan Tinggi merupakan hasil survei yang dilakukan jajaran Ombudsman RI terhadap pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Variabel penilaian oleh Ombudsman RI yakni mencakup standar pelayanan, maklumat layanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, penilaian kepuasan masyarakat, visi misi motto pelayanan, atribut, pelayanan terpadu, serta rekognisi yang kesemuanya merupakan penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Baca Juga  Wujudkan Digitalisasi Desa, Dinas PMD Pemkab Blitar Sosialisasikan Program Smart Village

Sementara itu, sampel survei yang dilakukan Ombudsman RI di Kota Malang diambil pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang. 

Di mana dari sampel survei yang dilakukan pada empat OPD tersebut menghasilkan total nilai berjumlah 87,29 atau masuk kategori Zona Hijau atau Kepatuhan Tinggi. Secara komparatif, angka tersebut adalah yang tertinggi kedua se-Jawa Timur untuk kategori Pemerintah Kota. 

 

Sutiaji juga menyampaikan dorongan agar setiap jajaran OPD di lingkup Pemkot Malang untuk terus berbenah dan menindaklanjuti keluhan serta aduan dari masyarakat. 

Baca Juga  Tangkis Klaim Faisal Basri, Wapres Tegaskan Tak Ada Isu Menteri Mundur

“Akan timbul implikasi dari OPD yang responnya cepat dalam menanggapi dan di saya kan sudah ada, siapa OPD yang cepat menanggapi keluhan. Semuanya akan berimbas pada kinerja dan penilaian OPD yang bersangkutan,” pungkas Sutiaji. 



Tubagus Achmad