JATIMTIMES – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah merilis susunan kepengurusan PBNU masa khidmat tahun 2022-2027 dengan komposisi pengurus yang latar belakangnya berbeda-beda.
Ketua Kelompok Gawagis Pemuda Nahadlatul Ulama (GPNU) KH Nur Kholis Al-Maulani menghormati atas susunan kepengurusan PBNU masa khidmat tahun 2022-2027. Di mana, KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Tanfidziyah atau Ketua Umum.
“Semoga kepemimpinan NU di lima tahun mendatang menjadi satu kemaslahatan yang merupakan harapan dari pada masyarakat NU di Indonesia. Menjadi NU yang lebih bijak, moderat, maju dan sukses dari sebelumnya,” ungkap Nur Kholis Al-Maulani kepada JatimTIMES.com, Sabtu (15/1/2022).
Meski memiliki harapan baik terhadap kepengurusan PBNU masa khidmat tahun 2022-2027, sosok kiai yang juga pengasuh Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah ini mengkritik beberapa pengurus yang saat ini rangkap jabatan di instansi pemerintahan, partai politik maupun Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
“Hendaklah PBNU konsisten terhadap pernyataan serta kesepakatan. Bahwa tidak boleh ada pengurus yang rangkap jabatan. Baik itu di tingkat wilayah (PWNU), kabupaten ataupun di partai politik. Harus melepaskan itu,” terang Nur Kholis.
Kritikan tersebut dilontarkan oleh Nur Kholis agar NU menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia yang benar-benar mengayomi dan tidak memiliki kecenderungan terhadap kepentingan politik, kepentingan partai politik, kepentingan pengusaha hingga kepentingan penguasa.
Nur Kholis mengatakan, salah satu pengurus yang rangkap jabatan yakni Syaifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul saat ini sedang menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sekaligus dipilih menjadi Sekretaris Jenderal PBNU.
Untuk diketahui, Gus Ipul baru saja terpilih sebagai Wali Kota Pasuruan bersama Adi Wibowo sebagai Wakil Wali Kota Pasuruan pada 2021 lalu. Gus Ipul bersama Adi Wibowo juga telah bersumpah diatas Al-Qur’an dihadapan para kiai dan masyarakat dengan komitmen membangun Kota Pasuruan.
Menurut Nur Kholis, Gus Ipul harus mempertimbangkan secara matang terkait posisinya yang saat ini rangkap jabatan, karena telah masuk dalam struktur kepengurusan PBNU sebagai sekretaris jenderal.
Nur Kholis yang sempat mendeklarasikan dukungan terhadap KH Marzuki Mustamar sebagai kandidat Calon Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-34 NU lalu menyampaikan, semisal Gus Ipul dipilih menjadi pengurus di salah satu departemen maupun A’wan ataupun Mustasyar, tidak perlu mundur dari jabatan sebagai Wali Kota Pasuruan. Karena posisinya bukan menjadi pengurus harian.
Sedangkan saat ini, Gus Ipul ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Hal ini lah yang memunculkan polemik dan tanggapan dari berbagai pihak.
“Harus memilih wali kota yang lebih legitimate karena memang diambil sumpah janji di hadapan masyarakat Pasuruan yang dipilih secara langsung,” jelas Nur Kholis.
Selain itu, terkait para fungsionaris PWNU di beberapa wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Lampung yang masuk dalam struktur PBNU dan rangkap jabatan di struktur PWNU, diharapkan untuk memilih salah satu tingkatan kepengurusan.
“Kalau memang menjadi pengurus wilayah ya melepaskan posisi yang ada di PBNU. Kalau lebih memilih PBNU ya harus melepaskan posisi di wilayah bagi pengurus harian,” tutur Nur Kholis.
Lebih lanjut, Nur Kholis juga mengkritik terkait nama-nama para politikus dari beberapa partai politik (parpol) yang menduduki jabatan strategis di PBNU. Diantaranya Nusron Wahid dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Umum PBNU hingga Mardani H Maming dari PDI Perjuangan sekaligus Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Kemudian, terkait kehadiran Jusuf Kalla dan Pratikno dalam arena Muktamar ke-34 NU, hal itu juga menuai tanggapan. Pasalnya, Jusuf Kalla dengan latar belakang Partai Golkar dan Pratikno dari PDI Perjuangan telah membantu suksesnya Muktamar ke-34 NU.
“Saya berharap lah mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan beliau-beliau itu betul-betul tulus untuk membangun Nahdlatul Ulama. Bukan karena kepentingan partai politik yang diharapkan di tahun 2024 ataupun di tahun 2026,” ujar Nur Kholis.
Sementara itu, terkait bantuan dari para pengusaha dan para kader parpol berupa dana untuk mensukseskan Muktamar ke-34 NU, ia juga berharap hal itu merupakan shadaqah jariyah.
“Saya berharap itu shadaqah jariyah. Bukan shadaqah kepentingan atau berharap imbalan. Shadaqah jariyah untuk kemaslahatan itu,” pungkas Nur Kholis.
Tubagus Achmad