INDONESIAONLINE – Ahmad Syaikhu yang merupakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini jika Partai Demokrat tidak akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah bertemu dengan Partai Golkar dan PKB.
Syaikhu yakin jika PKS bersama NasDem dan Demokrat telah sepakat agar koalisi tetap kokoh.
“Insya Allah enggak [keluar], karena kami sudah menyepakati satu koalisi ini untuk bersama-sama kokoh,” ujar Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).
Lebih jauh Syaikhu menyebut jika pertemuan antara Demokrat dengan Golkar dan PKB hanya sebatas komunikasi politik antarpartai.
Pada kesempatan itu ia juga menyebut jika Demokrat sudah berkomunikasi dengan koalisi sebelum menggelar pertemuan dengan partai lain. Ia juga menyatakan PKS tidak cemburu atau cemas dengan pertemuan itu.
“Kami berkomunikasi dengan berbagai partai, kami komunikasikan juga dengan partai-partai koalisi. Kami akan bertemu dengan ini, Demokrat bertemu dengan Golkar dan PKB, itu komunikasi,” ucap Syaikhu.
“Jadi bukan kemudian serta merta kita cemburu, kemudian Demokrat akan juga bergabung dengan koalisi yang baru,” sambungnya.
Sebagai informasi, Partai Demokrat sempat menggelar pertemuan dengan Partai Golkar maupun PKB dalam waktu yang berbeda.
Pertemuan antara Demokrat dan Golkar berlangsung di kawasan Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Sabtu (29/4).
Menyusul pertemuan Demokrat dan Golkar, PKB pada Rabu (3/5) juga bertemu dengan Partai Demokrat di Cikeas.
Adapun saat ini Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Sementara itu, PKB hingga saat ini masih berada dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.
Sementara sebelumnya, bakal calon Presiden yang diusung oleh Partai Demokrat dan PKS itu sempat mengingatkan agar pemilih memilih calon pemimpin yang memiliki masa lalu yang baik. Anies menyebut jika pemilih tidak bisa hanya mendengarkan janji-janji yang disampaikan seorang calon.
Hal itu disampaikan Anies saat dirinya menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kalau mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu,” kata Anies di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (6/5).
“Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu juga, Anies membeberkan rekam jejaknya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia bercerita soal keputusan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta ketika masa pandemi Covid-19.
Ia mengaku kala itu memilih untuk membuat kebijakan UMP asimetris dengan menyesuaikan sektor yang terimbas pandemi. Ia mengatakan keputusan itu demi memberikan rasa adil kepada masyarakat, termasuk para buruh.
“Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang punya kebijakan UMP asimetris. Tidak sama, tergantung sektor,” tuturnya.
Lebih jauh Anies kemudian membeberkan janjinya jika nantinya ia akan menerapkan prinsip keadilan, akal sehat, dan mengutamakan kepentingan publik dalam merumuskan kebijakan.
Anies mengklaim prinsip itu telah diterapkan selama menjabat sebagai gubernur dan akan tetap ia gunakan jika terpilih menjadi presiden.
“Itu yang coba kita kerjakan di Jakarta dan itu juga yang nanti jadi pegangan ketika berbicara ke depan,” katanya (ina/dnv).