Namun, di era di mana bayang-bayang krisis ekonomi global menuntut pengetatan ikat pinggang, program yang mengharuskan mobilisasi pejabat daerah ini memantik polarisasi tajam di ranah legislatif Jember. Dua kutub politik, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berdiri berseberangan menyikapi relevansi program ini.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Jember berdiri sebagai garda terdepan pembela kebijakan Gus Fawait. Ketua DPD PAN Jember, H. Abdus Salam atau yang akrab disapa Cak Salam, menilai Bunga Desaku bukanlah sekadar program public relations (kehumasan) murahan, melainkan sebuah orkestrasi birokrasi yang memotong panjangnya rantai birokrasi.

“Program Bupati ngantor di desa dan bermalam, kami mendukung penuh dan sepakat untuk dilanjutkan. Ini adalah kesempatan emas bagi rakyat jelata untuk bisa bertatap muka langsung dengan pemimpinnya. Saya berani jamin, mungkin hanya di Jember ada figur Bupati yang mau bermalam di pelosok desa,” ujar Cak Salam dengan nada optimis.

Bagi PAN, daya gedor utama dari program ini bukan sekadar kehadiran fisik Bupati, melainkan follow-up (tindak lanjut) instan dari keluhan warga. Cak Salam membeberkan, setiap kali Gus Fawait turun gunung, ia tidak datang sendirian. Ia memboyong gerbong Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketika ada warga yang mengeluhkan irigasi rusak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) langsung mencatat dan mengeksekusi. Saat ada keluhan pupuk, Dinas Pertanian langsung merespons. “Ini adalah bentuk nyata pemerataan pembangunan. Warga desa punya hak yang sama dengan warga kota untuk meminta infrastruktur dan layanan,” tegasnya.

Pernyataan Cak Salam ini menemui relevansinya jika kita membedah demografi Jember. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Jember memiliki wilayah seluas 3.306 km² dengan populasi mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa yang tersebar di 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan.

Mayoritas penduduknya berada di kawasan pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor agraris. Meminta warga dari pelosok desa seperti Silo atau Sumberbaru untuk datang ke pusat kota demi mengurus birokrasi tentu memakan waktu, biaya, dan tenaga.

Cak Salam juga menyoroti ironi politik dalam kritik yang dilontarkan PDIP. Sebagai partai yang mengusung muruah “wong cilik” (rakyat kecil), PDIP seharusnya berada di barisan terdepan mendukung program ini. Selain membawa program, Bupati sering kali menyisipkan bantuan sembako bagi masyarakat rentan di lokasi acara.

“Program Bunga Desaku ini langsung bersentuhan dengan denyut nadi masyarakat bawah. Saya justru menyayangkan partai yang punya jargon wong cilik, tapi malah tidak pro pada kegiatan yang menghidupi dan menyentuh wong cilik itu sendiri,” sindir Cak Salam tajam.

Di mata PAN, track record Gus Fawait sudah berada pada rel yang benar (on the track). Jember di bawah kepemimpinannya telah mencatatkan berbagai lompatan progresif. Mulai dari terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin biaya kesehatan warga, layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang sukses didesentralisasi ke tingkat kecamatan, hingga kucuran beasiswa dan insentif bagi guru ngaji.

Kritik PDIP: Efisiensi Anggaran dan Bias Budaya “Sungkan”

Di seberang meja, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember melalui ketuanya, Widarto, menawarkan perspektif yang sama sekali berbeda. Kritiknya bertumpu pada asas rasionalitas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah ancaman pelambatan ekonomi global.

Widarto tidak menampik bahwa niat awal Bunga Desaku sangatlah mulia. Namun, metode pelaksanaannya dianggap terlalu memakan biaya (biaya operasional, pengamanan, logistik pemindahan kantor sementara, hingga konsumsi acara).

“Mohon maaf. Saya bukan antipati atau tidak sepakat dengan esensi acaranya. Namun, wujud acara itu bisa dimodifikasi. Bupati sebetulnya sudah punya alat yang sangat murah dan efisien, seperti live di Instagram (IG) atau TikTok. Ruang digital ini sangat efisien dan tidak menguras kas daerah,” papar Widarto merasionalkan usulannya.

Pemkab Jember sejatinya telah memiliki kanal aduan digital bernama Wadul Gus’e. Menurut PDIP, optimalisasi kanal ini, ditambah dengan interaksi langsung via media sosial, sudah lebih dari cukup untuk menampung aspirasi masyarakat modern.

Lebih dalam lagi, Widarto membedah persoalan ini dari sudut pandang sosiologi kultural masyarakat Jawa. Ia melontarkan sebuah analisis psikologis yang sangat menarik: kehadiran fisik pejabat tingkat tinggi justru sering kali membungkam kebebasan berekspresi masyarakat desa.

“Saat di acara Bunga Desaku, masyarakat justru merasa sungkan (segan/ewuh pakewuh) untuk mengutarakan keluhan yang sifatnya mengkritik kinerja aparat bawah. Mengapa? Karena di forum itu ada Pak Kades, ada Pak Camat, dan pejabat lokal lainnya yang setiap hari bertemu warga. Warga takut diintimidasi setelah acara selesai,” jelas Widarto.

Dalam pandangan PDIP, anonimitas dan jarak yang ditawarkan oleh media sosial justru memberikan keberanian bagi masyarakat untuk berbicara jujur dan apa adanya tanpa takut akan tatapan tajam sang Kepala Desa yang duduk di sebelah Bupati.

Suara Akar Rumput dan Tantangan Kesenjangan Digital

Benturan dua gagasan—blusukan fisik vs blusukan digital—ini mencerminkan transisi cara berdemokrasi di Indonesia. Namun, apakah internet benar-benar bisa menggantikan jabat tangan dan duduk lesehan di balai desa?

Azka, seorang mahasiswa rantau di Surabaya yang berasal dari Dusun Sumberjo, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Jember, memberikan pandangan dari kacamata Generasi Z (Gen Z). Meski sangat melek teknologi, ia justru berpihak pada pentingnya kehadiran fisik seorang pemimpin.

“Kegiatan Bupati ngantor di desa, berinteraksi dan berbincang tanpa batas protokoler yang kaku, itu esensi dari kepemimpinan. Seorang bupati harus dekat secara ragawi. Memang bisa lewat media sosial, tapi rasanya tentu berbeda. Layar HP tidak bisa menggantikan tatapan mata dan pelukan simpati dari seorang pemimpin kepada rakyatnya,” tutur Azka seusai bertegur sapa dengan Gus Fawait di momen lebaran.

Pernyataan Azka membuka kotak pandora terkait kesenjangan digital (digital divide). Merujuk pada data profil demografi Kominfo RI, meski penetrasi internet di Indonesia sangat tinggi, literasi digital dan aksesibilitas smartphone di kalangan lansia dan petani pedesaan—yang menjadi mayoritas penduduk desa di Jember—masih tergolong rendah.

Menyuruh seorang petani berusia 65 tahun untuk mengunduh aplikasi Wadul Gus’e atau mengetik keluhan via Live TikTok tentu bukan sebuah kebijakan yang inklusif.

Mencari Titik Temu Pemerintahan Modern

Polemik Bunga Desaku di Jember adalah miniatur dari perdebatan klasik ilmu pemerintahan: bagaimana menyeimbangkan antara kehadiran negara yang dirasakan secara emosional oleh rakyat, dengan keharusan mengelola uang pajak secara rasional dan efisien.

Saran dari PDIP mengenai efisiensi anggaran di tengah krisis patut menjadi early warning system (sistem peringatan dini) bagi Pemkab Jember agar program Bunga Desaku tidak terjebak menjadi rutinitas seremonial yang menghamburkan uang perjalanan dinas. Evaluasi ketat terhadap beban biaya penyelenggaraan setiap acara wajib dilakukan.

Di sisi lain, argumen PAN dan realitas sosiologis masyarakat pedesaan membuktikan bahwa high-tech (teknologi tinggi) tidak akan pernah bisa sepenuhnya menggantikan high-touch (sentuhan manusiawi).

Ke depan, Pemkab Jember mungkin perlu meramu sebuah “model hybrid“. Pengaduan harian tingkat menengah ke atas yang digawangi anak muda bisa difokuskan pada digitalisasi via Wadul Gus’e dan media sosial.

Sementara itu, program Bunga Desaku tetap dipertahankan, mungkin dengan intensitas yang disesuaikan dan dikemas secara lebih hemat, tanpa panggung mewah, cukup beralaskan tikar, segelas kopi, dan kesiapan untuk mendengar keluh kesah rakyat kecil dari jarak nol sentimeter (mam/dnv).