INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan 10 pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut meraih prestasi luar biasa dengan masuk dalam 10 besar Digital Government Award SPBE Summit 2024. Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut.
Ke-10 kabupaten/kota yang berhasil masuk dalam 10 besar tersebut adalah Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Trenggalek.
Lebih luar biasa lagi, tiga di antara sepuluh kabupaten/kota tersebut berhasil meraih peringkat pertama dalam Digital Government Award SPBE Summit 2024, yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Kota Surabaya meraih peringkat pertama dalam kategori indeks SPBE tertinggi, Kabupaten Tuban dalam kategori peningkatan indeks SPBE tersignifikan, dan Kabupaten Banyuwangi dalam kategori indeks SPBE tertinggi.
“Alhamdulillah, tiga perwakilan Jatim mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Jokowi. Kami sampaikan selamat, penghargaan ini sebagai wujud pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan akuntabel dari pemerintah untuk masyarakat,” ujar Adhy, Selasa (28/5/2024).
Adhy menegaskan bahwa ketiga kabupaten/kota tersebut memenuhi syarat berdasarkan tingkat kematangan instansi pemerintah dari tim independen dan koordinasi SPBE. Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada tujuh kabupaten/kota lainnya yang masuk dalam 10 besar kategori kabupaten/kota.
Pemprov Jatim juga terus berupaya memberikan pelayanan publik yang cepat dan efisien berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan indeks SPBE dari 3,30 di tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023.
Sejalan dengan prestasi yang didapatkan, Pemprov Jatim bersama Pemkot Surabaya dan Pemkab Banyuwangi menjadi pelaksana kebijakan evaluasi belanja SPBE dan konsolidasi layanan digital di Jawa Timur.
Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.8.5/2887/Bangda tanggal 29 April 2024, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ tanggal 5 Januari 2024, yang menekankan peran pemerintah daerah dalam transformasi digital.
Adhy juga menyambut baik peluncuran aplikasi INA Digital oleh Presiden Jokowi. “Kami mendukung dan mengapresiasi peluncuran INA digital yang menekankan pada penggunaan teknologi modern dan digitalisasi untuk mempercepat penyediaan layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dalam upaya pengembangan INA Digital, Adhy menekankan pentingnya integrasi aplikasi yang telah ada di Jatim. “Kami melakukan moratorium aplikasi baru, hanya peningkatan atau pengembagan dari aplikasi yang sudah ada. Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru, tetapi integrasi aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan,” tegasnya.
Adhy juga menambahkan pentingnya penyiapan SDM sebagai kunci sukses dalam digitalisasi. “Kita terus bekerja sama dengan stakeholder yang mampu dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital sangat berdampak bagi pembangunan, dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” pungkasnya (mcm/dnv).
