INDONESIAONLINE – Kabar gembira bagi keluarga kurang mampu di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB), bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah mematangkan rencana pendirian Sekolah Rakyat.
Program nasional dari Kementerian Sosial RI ini bertujuan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas setingkat SD dan SMP bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito Widoyoko, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya bersama Disdikbud sedang melakukan pemetaan calon siswa. “Kami fokus mencari anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama dari keluarga miskin,” ujarnya.
Sekolah Rakyat ini akan mengadopsi sistem boarding school atau sekolah berasrama. “Konsepnya dari pusat memang asrama, jadi siswa akan tinggal di sekolah. Ini memudahkan anak-anak yang mungkin rumahnya jauh atau kondisi keluarga kurang mendukung,” imbuh Donny.
Pemerintah pusat akan bertanggung jawab penuh atas tenaga pengajar dan fasilitas sekolah. Pemerintah Kota Malang sendiri berperan dalam menyiapkan lahan minimal seluas lima hektare. “Kami sudah mengusulkan kompleks Poltekom dan Rusunawa Dikbud Tlogowaru sebagai lokasi potensial,” kata Donny.
Donny mengungkapkan bahwa usulan ini didasari oleh kriteria lahan minimal lima hektare yang ditetapkan pemerintah pusat. “Kompleks Tlogowaru ini luasnya mencukupi, sekitar lima hektare, dan sudah ada bangunan,” jelas Donny.
Prioritas lokasi dengan bangunan eksisting menjadi salah satu pertimbangan utama. Pemerintah pusat menekankan agar program Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi tanpa membebani anggaran pembangunan gedung baru. “Yang diprioritaskan lahan yang sudah ada bangunannya, jadi lebih efisien,” kata Donny.
Saat ini, Pemkot Malang tengah menunggu jadwal survei dari tim Kementerian Pekerjaan Umum RI dan pemerintah pusat. Survei ini akan menentukan kelayakan lokasi yang diusulkan.
“Kami menunggu hasil survei. Jika disetujui, maka lokasi di Kota Malang ini akan menjadi fokus Sekolah Rakyat untuk wilayah Malang Raya,” ujar Donny.
Selain Kota Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengusulkan dua lokasi lain di Malang Raya, yaitu Gedung Diklat BPSDM Jatim di Kota Malang dan UPT PPSPA Bimasakti di Kota Batu. Keputusan akhir lokasi Sekolah Rakyat akan ditentukan setelah survei oleh tim pusat.
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Malang, membuka akses pendidikan yang layak, dan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan (to/dnv).
