INDONESIAONLINE – Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan mendapat semprotan pedas dari Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono terkait penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Nusyirwan, hal itu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri. “Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing (bule) seperti yang disampaikan Pak Luhut,” kata Nusyirwan dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).
Selanjutnya Nusyirwan membeberkan beberapa program besar yang berhasil meskipun diawasi oleh tenaga pengawas dalam negeri.
Ia menilai seluruh program pembangunan di RI harus berfokus mencapai Indonesia maju, termasuk dengan sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.
“Sebagai contoh; LRT Jabodebek, fasilitas Asian Games dan lain-lain. Seluruh program pembangunan juga harus menjadi bagian konsolidasi untuk mencapai Indonesia negara maju, termasuk SDM-nya,” ucapnya.
Lebih jauh Nusyirwan mengatakan Luhut bukan termasuk bagian dalam penanganan IKN. Ia lalu menyebut pembangunan IKN itu membutuhkan keamanan dan tidak tepat jika menggunakan pengawas asing.
“Pak Luhut bukan bagian yang menangani pembangunan IKN. Menurut Kementerian PUPR tidak ada hal yang meragukan, berjalan sesuai rencana. Dan IKN tentu membutuhkan faktor keamanan, tidak tepat menggunakan pengawas asing. IKN juga menjadi cermin kekuatan bangsa, khususnya kemampuan keahlian dalam pembangunan,” ucapnya.
Kritikan semacam ini rupanya bukan pertama diterima Luhut. Sebelumnya PKS juga mengkritik Luhut soal penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek IKN.
“Beri kepercayaan kepada anak bangsa. Indonesia banyak SDM berkualitas. Banyak juga diaspora dan ekspatriat Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri karena keahliannya. Seharusnya peluang ini dibuka dan diprioritaskan kepada anak bangsa,” kata juru bicara PKS Muhammad Iqbal, Jumat (9/6/2023).
“Di samping itu, kampus-kampus berbasis teknologi Indonesia juga banyak yang berkualitas. Hanya kurang kesempatan. Harusnya pembangunan IKN juga menjadi momen pemberdayaan anak bangsa,” lanjut dia.
Pada kesempatan itu juga, Iqbal menyebut anak bangsa lebih memahami kondisi alam dan lingkungan Indonesia. “Anak bangsa lebih paham alam dan lingkungan Indonesia dibandingkan orang asing,” imbuhnya.
Dia juga menyanggah alasan Luhut yang menyebut orang asing dilibatkan agar proyek IKN jadi berkualitas. Menurut Iqbal, kualitas tidak hanya diukur dari pengawasnya.
“Kualitas tidak hanya dilihat dari siapa pengawasnya, tetapi dari perencanaan dan kajian yang mendalam serta bebas dari korupsi. IKN proyek kilat sehingga semuanya tidak terencana dengan baik,” ujar dia.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai ketua percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing.
“Saya melapor Bapak Presiden, pengawas itu kita terpaksa. Dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, presiden itu, (pekerjaan) jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6). (mut/hel)