INDONESIAONLINE – Suhu bumi diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan. Juli lalu, suhu bumi mencapai titik tertinggi dan menyebabkan terjadinya korban jiwa di beberapa negara.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India.
“Bumi kita tengah sakit. Suhu bumi diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan. Ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal,” ucap Jokowi dalam keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (9/9/2023).
Jokowi juga mengatakan, percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Dia menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.
Komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate USD 100 miliar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss and damage, ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden Indonesia itu mengungkapkan saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
“Kami negara berkembang sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, Jokowi juga menuturkan pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
Oleh karenanya, Jokowi menyebutkan dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing.
“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” jelasnya.
Sebagai informasi tambahan, dalam kegiatan KTT G20 di India itu, Jokowi turut didampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (ina/dnv).