INDONESIAONLINE – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah Kantor Staf Kepresidenan (KSP). KSP berkomitmen mendukung KPU untuk tetap melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sesuai jadwal.

“Presiden dalam berbagai kesempatan telah menekankan dukungannya untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal dan dilaksanakan secara konstitusional. Sampai dengan saat ini, Pemerintah tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU,” kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani melalui keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).

Lebih lanjut, Jaleswari mengatakan jika Pemilu merupakan agenda konstitusi yang harus didukung dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena itu, lanjutnya, Pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan tahapan pemilu.

Baca Juga  Pria Berpeci Hitam Hadang Mobil Jokowi, Serahkan Surat

“Pemilu secara rutin merupakan agenda konstitusi yang harus bersama-sama didukung dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Pemerintah akan terus memberikan fasilitas dan dukungan pelaksanaan tahapan pemilu sebagaimana yang telah diagendakan KPU,” tuturnya.

Ia lalu meminta kepada masyarakat agar tetap tenang menyikapi putusan PN Jakpus ini. Jaleswari yakin jika KPU akan mengambil langkah terbaik atas putusan tersebut.

“Kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga suasana kondusif. Jangan terprovokasi dengan informasi atau gerakan yang memperkeruh suasana. Percayakan kepada KPU untuk mengambil langkah terbaik. KPU untuk terus bekerja sebaik-baiknya, bekerja secara mandiri, profesional, dan berintegritas, tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang telah dimulai sebelumnya,” ujar Jaleswari.

Baca Juga  Lama tak Muncul, Luhut Bagikan Kondisi Terbaru Berambut Putih

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akibatnya, Pemilu ditunda akibat PN Jakpus menghukum KPU.

Gugatan perdata kepada KPU yang diketok Kamis (2/3/2023) itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi putusan yang diketok oleh ketua majelis T Oyong dengan anggota Bakri dan Dominggus Silaban itu.