Tirto Adhi Soerjo: Dibungkam Kolonial, Diingat Sejarah

Tirto Adhi Soerjo pernah dibuang, diawasi, dan dilupakan. Jejak perjuangannya lewat Medan Prijaji kemudian mengantarkannya menjadi pahlawan nasional (Ist)

Tirto Adhi Soerjo pernah dibuang, diawasi, dan dilupakan. Jejak perjuangannya lewat Medan Prijaji kemudian mengantarkannya menjadi pahlawan nasional.

INDONESIAONLINE – Ada masa ketika sebuah tulisan bisa membuat seorang pejabat kolonial merasa terancam. Ada pula masa ketika seorang penulis tidak perlu mengangkat senjata untuk dianggap berbahaya. Cukup dengan tinta, surat kabar, dan keberanian menyebut ketidakadilan dengan namanya.

Pada awal abad ke-20, Raden Mas Djokomono—yang kemudian dikenal sebagai Tirto Adhi Soerjo—berada di posisi itu.

Ia bukan sekadar wartawan. Tirto menjadikan pers sebagai alat untuk membentuk kesadaran politik masyarakat bumiputra. Melalui Medan Prijaji, ia mengkritik pejabat kolonial, membela masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan, sekaligus memperkenalkan gagasan bahwa rakyat berhak menyuarakan kepentingannya.

Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat Tirto sebagai tokoh yang menggunakan surat kabar untuk propaganda dan pembentukan pendapat umum. Medan Prijaji juga dikenal sebagai surat kabar yang menggunakan bahasa Melayu dan dikelola oleh tenaga bumiputra.

Di situlah paradoks kehidupan Tirto bermula. Ketika suaranya semakin keras, ruang hidupnya justru semakin sempit.

Ketika Pena Menjadi Ancaman bagi Kekuasaan

Tirto lahir di Blora pada 1880. Ia pernah menempuh pendidikan di STOVIA, tetapi kemudian memilih dunia pers sebagai jalan perjuangan. Sebelum Medan Prijaji, ia menerbitkan Soenda Berita pada 1903. Kemudian pada 1907 lahirlah Medan Prijaji, surat kabar yang kelak menjadi salah satu tonggak pers bumiputra.

Surat kabar itu tidak berhenti sebagai ruang pemberitaan. Tirto menjadikannya tempat rakyat mengadukan ketidakadilan sekaligus kendaraan untuk mengkritik pemerintah kolonial.

Risikonya nyata.

Tirto beberapa kali berhadapan dengan perkara hukum akibat tulisan-tulisannya. Pada 1909, ia pernah dibuang ke Teluk Betung, Lampung. Beberapa tahun kemudian, perkara delik pers kembali membawanya ke pengadilan. Pada Desember 1912, pengasingan ke Maluku dijatuhkan kepadanya. Keputusan tersebut ditandatangani majelis hakim pada 17 Desember 1912.

Di titik itu, pukulan terhadap Tirto tidak berhenti pada kebebasan bergeraknya.

Medan Prijaji sendiri mengalami masalah keuangan. Surat kabar tersebut berhenti terbit pada Agustus 1912 setelah tidak mampu melunasi utang percetakan. Pemerintah kolonial kemudian melikuidasi harta dan modal Tirto setelah putusan pengasingan.

Pengasingan membuat jarak antara Tirto dan dunia yang sebelumnya ia bangun semakin jauh.

Ia pulang ke Jawa ketika panggung pergerakan sudah berubah. Tokoh-tokoh baru bermunculan. Organisasi yang pernah berkaitan dengannya berkembang dengan arah masing-masing. Salah satunya Sarekat Dagang Islam, yang kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam dan di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto menjelma sebagai organisasi massa besar.

Tirto sendiri justru semakin tersisih.

Ia berada di tengah masyarakat, tetapi secara sosial seperti berada di luar lingkaran. Pengawasan pemerintah kolonial membatasi ruang geraknya. Sejumlah orang yang sebelumnya dekat dengannya menjaga jarak. Dalam situasi semacam itu, reputasi dapat menjadi hukuman tambahan: bukan hanya tubuh yang diasingkan, tetapi juga nama dan jaringan sosial seseorang.

Gambaran tentang keterasingan tersebut kemudian hidup kuat dalam karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Tirto menjadi model tokoh Minke dalam tetralogi Buru, sekaligus figur sejarah yang kembali dikenalkan kepada pembaca generasi berikutnya.

Pramoedya bukan orang pertama yang menemukan Tirto, tetapi karya-karyanya membuat nama sang jurnalis kembali memasuki ruang kesadaran publik dalam skala luas.

Mati dalam Sunyi, Kembali dalam Ingatan

Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, kondisi Tirto semakin merosot. Sejumlah catatan sejarah menyebut kesehatan fisik dan mentalnya menurun setelah berbagai tekanan, pengasingan, kehilangan harta, dan meredupnya pengaruh yang pernah dimilikinya.

Pada 7 Desember 1918, Tirto Adhi Soerjo meninggal dunia di Batavia dalam usia 38 tahun. Ia mula-mula dimakamkan di Mangga Dua sebelum kemudian dipindahkan ke TPU Blender, Bogor, pada 1973.

Ada ironi dalam perjalanan makamnya. Orang yang dahulu menggunakan surat kabar untuk memastikan suara rakyat tidak hilang justru sempat tersingkir dari ingatan publik. Namun, sejarah memiliki cara sendiri untuk mengembalikan tokoh yang pernah ditenggelamkan oleh zamannya.

Pada 1973, Tirto mendapat pengakuan sebagai Bapak Pers Nasional. Lebih dari tiga dekade kemudian, pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 085/TK/Tahun 2006. Penganugerahan tersebut dilakukan pada 10 November 2006.

Kini, warisannya tidak hanya berada di buku sejarah. Nama Tirto juga melekat pada institusi, kajian jurnalistik, ruang publik, dan bahkan media yang mengambil namanya sebagai identitas.

Namun, warisan terbesar Tirto barangkali bukan sekadar nama Medan Prijaji atau gelar yang diberikan negara puluhan tahun setelah kematiannya.

Yang lebih penting adalah gagasan bahwa pers tidak seharusnya hanya menjadi pengeras suara kekuasaan. Pada zamannya, Tirto memperlihatkan bahwa surat kabar dapat menjadi tempat masyarakat mempertanyakan keputusan penguasa, membongkar ketidakadilan, dan memperdebatkan masa depan bangsanya.

Karena itu, menyamakan pengalaman Tirto secara mentah dengan istilah cancel culture masa kini memang berisiko menyederhanakan sejarah. Mekanisme sosial pada zaman kolonial berbeda dengan ekosistem media digital sekarang.

Tirto menghadapi perangkat hukum kolonial, pengasingan, penyitaan aset, pengawasan politik, serta perubahan jaringan sosial yang jauh lebih konkret daripada sekadar kehilangan pengikut di media sosial.

Tetapi ada satu persamaan yang layak direnungkan: kekuasaan dapat berusaha membuat seseorang tidak lagi didengar.

Tirto pernah mengalami itu.

Ia dibuang ketika suaranya dianggap mengganggu. Jaringannya runtuh ketika perlindungan sosial menghilang. Namanya meredup setelah ia kehilangan panggung yang pernah dibangunnya sendiri.

Namun, upaya membungkamnya ternyata tidak permanen.

Lebih dari satu abad setelah Medan Prijaji berhenti terbit, nama Tirto Adhi Soerjo justru berdiri sebagai salah satu fondasi sejarah pers Indonesia.

Ia pernah kalah dalam hidupnya. Tetapi sejarah akhirnya tidak membiarkannya kalah dalam ingatan.