INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperjuangkan hak pengelolaan daerah atas hasil bumi Benua Etam. Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum), secara terbuka mendesak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk merealisasikan pembagian participating interest (PI) 10 persen di seluruh wilayah kerja (WK) migas yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Harum di hadapan jajaran perwakilan hulu migas dalam forum koordinasi daerah yang berlangsung di Pendapa Lamin Etam.
Gubernur menyayangkan fakta bahwa dalam kurun waktu lebih dari dua dekade sejak regulasi PP Nomor 35 Tahun 2004 diterbitkan, daerah sebesar Kalimantan Timur baru menyerap porsi PI 10 persen dari dua blok saja, yaitu WK Mahakam dan WK Sangasanga. “Tuhan sudah menyiapkan rezeki-Nya kepada mereka yang mau berbagi. Jadi, jangan ragu membagi PI 10 persen untuk Kaltim,” ujar Gubernur Harum mendorong keterbukaan dari seluruh pihak operator migas, Jumat (25/9/2026).
Di tengah proses alokasi PI untuk WK Eastkal Attaka bersama Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang saat ini tengah berjalan, Harum optimistis prospek industri ekstraktif di Kaltim masih sangat menjanjikan.
Meskipun sejumlah lapangan migas tua mengalami natural decline atau penurunan produksi alami, pergerakan aktivitas vulkanis serta geologi di kawasan sekitar diyakininya dapat memicu kembali potensi cadangan baru.
“Allah menggoyang Buminya. Ternyata ini adalah bagian dari cara Allah membagi rezekinya. Sumur-sumur tua yang sudah kering insya Allah akan terisi lagi,” kata Harum.
Optimisme Pemprov Kaltim kian diperkuat oleh komitmen investasi dari perusahaan migas multinasional seperti ENI dan Petronas (Searah Limited). Kedua korporasi tersebut mantap melakukan eksplorasi di ladang-ladang migas baru yang sebelumnya sempat dinilai tidak ekonomis oleh operator lain. (ra/hel)
