INDONESIAONLINE– Sebanyak 10 desa dan kelurahan yang ada di Lumajang masuk nominasi Program Kampung Iklim tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
4 desa dan kelurahan sudah terverifikasi oleh kementerian pada hari Selasa (09/08/22). Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lumajang Hertutik, menurutnya 4 desa dan kelurahan tersebut masuk nominasi untuk mendapat penghargaan Program Kampung Iklim Tingkat Utama.
“Keempatnya sudah melaksanakan verifikasi, yaitu Desa Pasrujambe Kecamata Pasru Jambe, dan 3 lainnya dari Kecamatan Kota Lumajang yakni, RW 03 Kelurahan Jogoyudan, RW 25 Kelurahan Tompokersan dan RW 14 Kelurahan Citrodiwangsan,” ujarnya.
Untuk kategori tingkat utama yang belum melaksanakan verifikasi yaitu Desa Senduro Kecamatan Senduro, RW 07 Kelurahan Ditotrunan, Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian. Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso, dan RW 04 Kelurahan Rogotrunan.
“Ada lagi yang sudah masuk tingkat lestari yaitu RW 05 Kelurahan Ditotrunan yang sudah mendapat penghargaan tingkat nasional tahun lalu. Untuki verifikasi Offline lestari dijadwal tanggal 24-25 agustus 2022,” terangnya.
Hertutik menyebutkan bahwa Lumajang memang telah mengirimkan 10 wakil untuk dalam Program Kampung Iklim tahun 2022 ini. Semua wakil Lumajang ini ternyata masuk nominasi dan masih menunggu proses selanjutnya.
“Warga di 10 tempat ini telah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap lingkungannya, bahkan untuk Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso berangkat dari kekeringan di daerahnya sehingga warga kreatif untuk menyelamatkan lingkungan demi air bersih,” tandasnya.
Sementara itu Yunus Harmiawan, selaku Kepala Bidang PPKLH yang menaungi PROKLIM menyebutkan bahwa pihaknya selama ini telah melakukan survey kepada lingkungan yang melaksanakan proklim. Tidak hanya lingkungannya yang layak tetapi kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan.
“Untuk lingkungan yang telah melakukan kegiatan proklim, telah mendapat pembinan dari beberapa instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan dan lain-lain,” pungkasnya.