Turbulensi geopolitik di berbagai belahan dunia, mulai dari ketegangan di Timur Tengah hingga eskalasi perang dagang, telah menciptakan efek domino yang merembet hingga ke urat nadi perekonomian daerah. Rantai pasok (supply chain) global terguncang, memicu lonjakan harga bahan baku dan biaya logistik.

Bagi industri padat karya di Jawa Timur, situasi ini ibarat bom waktu. Sinyal potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan lagi sekadar isapan jempol, melainkan ancaman nyata di depan mata.

Kondisi kritis ini memantik perhatian serius dari lintasan parlemen. Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, membunyikan alarm peringatan keras. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan segera merumuskan langkah mitigasi yang komprehensif guna melindungi jutaan angkatan kerja di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini.

Dalam keterangannya pada Kamis (16/4/2026), Puguh mengingatkan bahwa akar persoalan ini berada di luar kendali domestik, yang membuatnya semakin berbahaya.

“Ancaman terjadinya ledakan PHK sangat mungkin terjadi, karena situasi global masih penuh ketidakpastian. Ini akan berdampak langsung pada dunia industri,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut dengan nada masygul.

Kerentanan Jawa Timur sebagai Episentrum Manufaktur

Peringatan Puguh memiliki pijakan empiris yang kuat. Berdasarkan data historis Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur adalah salah satu motor penggerak ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai lebih dari 14 persen. Sektor industri pengolahan (manufaktur) merupakan penyumbang terbesar struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, yang menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di sektor tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, serta pengolahan tembakau.

Ketergantungan yang masif pada sektor manufaktur inilah yang membuat Jawa Timur memiliki tingkat kerentanan ganda. Di satu sisi, industri membutuhkan bahan baku impor yang harganya melonjak akibat melemahnya nilai tukar mata uang dan mahalnya ongkos angkut laut (freight rate). Di sisi lain, pasar ekspor tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa tengah mengalami kontraksi daya beli akibat inflasi tinggi di negara mereka.

Kenaikan biaya produksi yang dipicu oleh harga bahan baku dan potensi lonjakan harga energi dasar—seperti bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik industri—menjadi momok menakutkan bagi para pengusaha.

Menurut Puguh, ketika margin keuntungan perusahaan tergerus habis oleh biaya operasional, langkah penyelamatan yang paling sering—meski paling pahit—diambil oleh manajemen adalah efisiensi. “Ketika biaya produksi naik, perusahaan pasti akan berhitung ulang. Salah satu opsi yang sering diambil adalah efisiensi tenaga kerja,” jelas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya itu.

Efisiensi ini bisa berbentuk pengurangan jam lembur, tidak memperpanjang pekerja kontrak (PKWT), merumahkan karyawan sementara, hingga pemangkasan karyawan tetap (PHK massal). Jika fenomena ini terjadi secara serentak di kawasan industri padat karya seperti Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) atau Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), dampaknya akan sangat destruktif bagi perekonomian lokal.

Ilusi Angka Pengangguran yang Menurun

Satu hal yang menjadi sorotan tajam Puguh adalah potensi “ilusi statistik”. Dalam beberapa kuartal terakhir, rilis data BPS secara nasional maupun regional sering kali memamerkan tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini kerap dijadikan tameng keberhasilan oleh pemerintah daerah dalam mengelola ketenagakerjaan.

Namun, Puguh memperingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam euforia semu dan terlena oleh deretan angka tersebut. Situasi tersebut dinilai sangat rapuh dan dapat berbalik arah (rebound) secara cepat jika tekanan global semakin memburuk. Pekerjaan di sektor informal yang mendominasi serapan tenaga kerja saat ini sering kali tidak memberikan jaring pengaman sosial yang memadai saat krisis menerjang.

Ia menekankan bahwa keberhasilan menekan angka pengangguran saat ini belum bersifat struktural dan stabil, karena fondasinya sangat bergantung pada faktor eksternal yang teramat dinamis.

“Dalam kondisi seperti sekarang, penurunan angka pengangguran belum tentu stabil. Sangat mungkin terjadi lonjakan PHK jika situasi ekonomi global semakin memburuk,” tegasnya.

Penurunan permintaan (order) dari luar negeri yang tecermin pada indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur global yang fluktuatif adalah bukti bahwa pesanan untuk pabrik-pabrik di Jatim sewaktu-waktu bisa terhenti.

Merumuskan Katup Pengaman Ketenagakerjaan

Menghadapi awan gelap ini, langkah reaktif pasca-kejadian tidak lagi relevan. DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim, dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai leading sector, untuk segera duduk bersama instansi terkait, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan serikat pekerja.

Langkah mitigasi ini dianggap krusial untuk menciptakan “katup pengaman” guna mencegah dampak sosial yang lebih luas. Gelombang PHK bukan sekadar urusan hilangnya mata pencaharian, tetapi juga ancaman terhadap meningkatnya angka kriminalitas, gizi buruk pada anak akibat hilangnya daya beli keluarga, hingga stunting, yang semuanya berujung pada kerentanan sosial tingkat tinggi di tengah masyarakat.

Lantas, mitigasi seperti apa yang harus disiapkan? Para analis ekonomi regional menyarankan beberapa langkah strategis yang sejalan dengan desakan DPRD Jatim.

Pertama, pemerintah daerah harus membangun Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) ketenagakerjaan. Disnakertrans harus memiliki pemetaan real-time tentang perusahaan mana saja yang saat ini sedang mengalami kesulitan arus kas (cash flow) dan berpotensi melakukan PHK.

Kedua, mengoptimalkan dialog bipartit dan tripartit. Pemerintah harus memfasilitasi dialog antara pengusaha dan buruh untuk mencari jalan tengah, misalnya kesepakatan pengurangan jam kerja sementara (furlough) alih-alih melakukan PHK permanen, guna menjaga mesin industri tetap menyala meski dengan kapasitas minimal.

Ketiga, penyiapan dana bantalan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika PHK tidak dapat dihindari, pemerintah harus siap dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus pekerja ter-PHK, serta program padat karya tunai di tingkat desa dan kelurahan untuk menampung limpahan pengangguran.

Keempat, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melakukan reskilling dan upskilling. Pekerja yang terkena PHK dari sektor manufaktur tradisional perlu dilatih ulang agar memiliki keterampilan baru yang diserap oleh sektor ekonomi kreatif atau ekonomi digital yang lebih tahan banting terhadap krisis rantai pasok.

Puguh Wiji Pamungkas menutup pernyataannya dengan sebuah desakan yang menuntut tindakan konkret dan segera. Waktu terus berjalan, dan eskalasi global tidak menunggu kesiapan regulasi daerah.

“Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah strategis sejak sekarang. Jangan sampai ketika gelombang PHK terjadi, kita belum siap. Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, bahkan memicu persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” pungkasnya dengan tegas.

Jawa Timur kini berpacu dengan waktu. Ketangguhan provinsi ini sebagai tulang punggung industri nasional sedang diuji oleh badai global yang tak terlihat ujungnya. Akankah pemerintah daerah mampu menyiapkan payung pelindung sebelum hujan badai benar-benar turun? Jutaan keluarga kelas pekerja di Jawa Timur kini menanti jawaban nyata, bukan sekadar retorika di atas kertas.