Kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pesantren Pati resmi naik penyidikan. Simak temuan polisi, jerat relasi kuasa, dan data perlindungan anak.
INDONESIAONLINE – Pondok pesantren (ponpes) sejatinya adalah kawah candradimuka tempat moral dan nilai-nilai agama ditempa. Namun, citra suci itu mendadak luluh lantak di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dinding-dinding asrama yang seharusnya menjadi pelindung, justru diduga menjadi saksi bisu kejahatan seksual yang mengorbankan puluhan santriwati yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kini, setelah berbulan-bulan terperangkap dalam ketidakpastian hukum, kasus dugaan pencabulan massal ini akhirnya menemui titik terang. Aparat penegak hukum mulai membuka tabir kegelapan tersebut dan meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat yang lebih serius.
Pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati secara resmi menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup kuat. Langkah progresif ini mengubah status perkara dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, sebuah fase di mana polisi memiliki kewenangan pro-yustisia yang lebih besar, termasuk upaya paksa seperti pemanggilan, penyitaan, hingga penetapan tersangka.
Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widyaama, menegaskan bahwa peningkatan status ini bukanlah langkah tergesa-gesa, melainkan hasil dari pengumpulan alat bukti yang presisi.
“Proses hukum telah memasuki tahap penyidikan setelah adanya saksi dan bukti permulaan yang cukup,” ujar Kompol Dika kepada awak media pada Jumat (1/5/2026). kemarin.
Menurutnya, tim penyidik juga telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara tertutup di kompleks pondok pesantren guna mencari jejak-jejak forensik. “Kami mengedepankan prinsip hukum serta menjamin hak semua pihak yang terlibat dalam perkara ini,” tambahnya.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, polisi masih menutup rapat identitas maupun status hukum terduga pelaku demi kelancaran proses penyidikan.
Lambannya Keadilan: Penantian Sejak September 2025
Salah satu sorotan terbesar dalam kasus ini adalah lambatnya laju roda keadilan. Laporan awal sejatinya telah masuk ke meja kepolisian sejak September 2025. Namun, proses penanganannya seolah berjalan di tempat. Kasus ini baru kembali meledak ke permukaan dan mendapat atensi penuh setelah para korban dan pendampingnya dengan berani mempertanyakan perkembangan kasus (SP2HP) ke pihak kepolisian.
Kelambanan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan bukanlah hal baru. Seringkali, penyidik berhadapan dengan tembok tebal bernama “relasi kuasa” dan hambatan kultural di masyarakat sekitar.
Dalam kasus di Pati ini, modus operandi yang tercium sangat klasik namun mematikan. Para pelaku diduga kuat menggunakan dalih ketaatan agama—bahwa “guru atau kiai harus dihormati dan dipatuhi”—sebagai senjata untuk menundukkan korban.
Parahnya lagi, manipulasi psikologis ini dibarengi dengan ancaman, membuat para santriwati kelas 1 hingga 3 SMP tersebut bungkam dalam ketakutan.
Kasus di Pati bukanlah insiden tunggal. Fenomena gunung es kekerasan seksual di lembaga pendidikan, khususnya berbasis agama, telah menjadi alarm darurat nasional.
Merujuk pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dirilis secara berkala, lembaga pendidikan, termasuk pesantren dan kampus, konsisten berada di urutan tiga besar locus (tempat kejadian) tertinggi untuk kasus kekerasan seksual di ranah publik.
Lebih spesifik, Kementerian Agama (Kemenag) RI sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Aturan ini lahir justru karena maraknya kasus serupa di berbagai daerah. Sayangnya, implementasi dan pengawasan di lapangan, seperti yang tergambar dalam kasus di Pati, masih sangat lemah.
“Ketika pelaku memiliki figur otoritas ganda—sebagai pengajar sekaligus pemimpin spiritual—korban mengalami apa yang disebut sebagai Tonic Immobility atau kelumpuhan sementara akibat ketakutan ekstrem. Mereka tidak bisa melawan, apalagi melapor,” ungkap analisis dari berbagai pakar psikologi forensik terkait karakteristik kekerasan di lingkungan asrama.
Pemulihan Korban: Angka Fantastis ’50-an Santriwati’
Fokus penanganan kini tidak boleh hanya tertuju pada penegakan hukum, tetapi juga pemulihan korban. Kabar mengejutkan menyebutkan bahwa jumlah korban diduga mencapai sekitar 50 santriwati. Angka yang fantastis ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan di internal pesantren tersebut.
Saat ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati telah turun tangan untuk memberikan pendampingan intensif. Pendampingan ini bersifat krusial. Trauma pelecehan seksual di usia remaja (SMP) dapat merusak perkembangan kognitif, memicu depresi berat, hingga risiko bunuh diri jika tidak ditangani oleh profesional.
Negara kini memiliki instrumen hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan UU ini, tidak ada lagi ruang untuk penyelesaian secara “kekeluargaan” (restorative justice) untuk kasus kekerasan seksual. Polisi didorong untuk menggunakan UU TPKS karena memiliki ancaman hukuman yang jauh lebih berat, apalagi ditambah pemberatan sepertiga hukuman karena dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur.
Peningkatan status kasus pesantren di Kabupaten Pati ini menjadi ujian kredibilitas bagi Polresta Pati. Masyarakat, aktivis perlindungan anak, dan publik secara luas kini mengawasi setiap langkah penyidik.
Kepolisian telah mengimbau masyarakat untuk memberikan dukungan agar penanganan perkara dapat berjalan objektif dan bebas dari intervensi pihak mana pun yang mencoba melindungi institusi atau nama baik pelaku.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Pesantren harus dikembalikan pada muruahnya sebagai tempat yang aman dan suci. Tidak boleh lagi ada predator anak yang bersembunyi di balik jubah agama. Keadilan untuk puluhan santriwati di Pati harus ditegakkan, sekecil apa pun sisa harapan yang tersisa.
