BIN, Polri, Istana tanggapi ultimatum 18 hari BEM SI soal Rupiah Rp18.000. Mahasiswa ancam Reformasi Jilid II jika tuntutan tak dipenuhi.
INDONESIAONLINE – Ultimatum 18 hari yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian, khususnya nilai tukar Rupiah yang melemah ke level Rp18.000 per dolar AS, menuai respons resmi dari tiga lembaga negara.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kompak mengajak semua pihak menjaga persatuan dan ketertiban, di tengah ancaman mahasiswa untuk menggelar aksi Reformasi Jilid II jika tuntutan tak dipenuhi.
Rupiah Rp18.000 Picu Ancaman Reformasi Jilid II
Ultimatum tersebut pertama kali disampaikan Ketua BEM Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Kailani Rizqi Pratama saat aksi “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” di depan kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah pada Jumat (5/6/2026).
Kailani, yang merupakan mahasiswa semester 7 Prodi Ekonomi Pembangunan UNS, menegaskan angka 18 hari sengaja dipilih sebagai simbolik dari nilai tukar Rupiah yang saat itu telah menembus Rp18.000 per USD.
“Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp 18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia,” kata Kailani dalam orasinya yang disiarkan langsung akun resmi BEM SI.
Ia menambahkan, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan konkret, mahasiswa akan melakukan penyegelan sejumlah kantor kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.
“Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan-penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari di Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Data Bank Indonesia per Kamis (11/6/2026) menunjukkan, Rupiah ditutup melemah di level Rp18.125 per USD, turun 4,2 persen sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YTD). Pelemahan ini dipicu oleh kebijakan bank sentral AS (The Fed) yang mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25-5,5 persen, serta penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti minyak sawit mentah (CPO) sebesar 12 persen dan batu bara 8 persen YTD.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2026 hanya mencapai 4,7 persen, di bawah target pemerintah 5,2 persen.
BEM SI menyatakan ultimatum tersebut telah diikuti oleh 42 BEM perguruan tinggi di 12 provinsi, mulai dari Jawa hingga Bali. Mereka meminta pemerintah mengintervensi nilai tukar Rupiah, mengendalikan inflasi, dan memperluas bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
Dalam aksi 5/6 lalu, mahasiswa membawa ribuan lembar uang palsu pecahan Rp18.000 sebagai simbol keprihatinan atas pelemahan mata uang.
Respons Istana: Aspirasi Diterima, Tapi Tak Semua Bisa Buru-buru
Mensesneg Prasetyo Hadi yang mewakili Istana menyatakan, pemerintah menerima aspirasi mahasiswa sebagai masukan berharga. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
“Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah,” ujar Prasetyo.
Ia mengakui pemerintah sedang bekerja keras mengatasi tekanan ekonomi global, namun menegaskan tidak semua target bisa dipenuhi dalam waktu singkat seperti 18 hari.
“Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu,” tegasnya.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah konkret antara lain menaikkan suku bunga acuan BI sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 persen pada awal Juni 2026, serta menggelontorkan stimulus fiskal Rp12 triliun untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Tapi sekali lagi, kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” paparnya.
Prasetyo juga menyoroti semangat positif di balik ultimatum tersebut. “Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah semangatnya itu. Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi,” imbuhnya.
Survei Kompas yang dirilis pada 10/6/2026 menunjukkan, 62 persen masyarakat mendukung aspirasi ekonomi yang disampaikan BEM SI. Namun, 78 persen responden menolak penggunaan istilah “Reformasi Jilid II” yang dinilai terlalu provokatif dan berpotensi memicu instabilitas nasional.
Aparat Keamanan: Jaga Ketertiban, Cegah Gesekan Sosial
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, pihaknya akan mengamankan seluruh aksi demonstrasi mahasiswa selama berlangsung tertib. Pernyataan ini disampaikan Listyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
“Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib,” kata Listyo.
Ia menambahkan, Polri akan memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif tanpa gesekan. “Kami Polri tentunya akan terus menjaga agar apapun bentuk kegiatan penyampaian aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang tertib dan itu menjadi tujuan kita bersama dengan situasi yang ada,” ujarnya.
Polri merilis data pada Rabu (10/6/2026) bahwa sepanjang 2025-2026, pihaknya telah menangani 127 aksi demonstrasi mahasiswa tanpa insiden kekerasan, dengan 98 persen di antaranya berlangsung tertib. Untuk mengantisipasi aksi 23/6/2026 (batas akhir 18 hari sejak 5/6), Polri akan mengerahkan 12.000 personel gabungan di Jakarta dan sekitarnya, dilengkapi dengan tim negosiator untuk berdialog dengan perwakilan mahasiswa.
Sementara itu, Kepala BIN Herindra yang ditemui di Gedung DPR pada Kamis (11/6/2026) mengajak semua pihak menjaga persatuan.
“Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan,” ujar Herindra, yang merupakan mantan Wakil Panglima TNI yang sempat memimpin Satgas Penanganan COVID-19.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari gejolak sosial yang berpotensi timbul. “Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya,” sambung dia.
Herindra menjelaskan BIN saat ini sedang memantau penyebaran informasi hoaks di media sosial yang memanfaatkan isu ultimatum BEM SI. BIN telah mengerahkan 200 personel intelijen siber untuk melacak konten yang berpotensi memicu kerusuhan, termasuk akun-akun palsu yang mengatasnamakan mahasiswa atau pejabat negara.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato bertajuk “Ekonomi Untuk Rakyat” pada Senin (15/6/2026), yang diprediksi akan merespons langsung tuntutan mahasiswa. Juru Bicara Presiden menyatakan, pidato tersebut akan memaparkan strategi jangka menengah pemerintah untuk menstabilkan Rupiah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk rencana percepatan proyek infrastruktur padat karya.
Hingga Kamis (11/6/2026), belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Keuangan terkait rencana penyegelan kantor yang diancamkan BEM SI. Namun, juru bicara Kemenkeu menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BI, OJK, dan lembaga terkait untuk mengatasi pelemahan Rupiah.
Mahasiswa sendiri menegaskan, aksi penyegelan bukan tujuan utama, melainkan upaya terakhir jika pemerintah tetap abai. “Kami tidak ingin reformasi jilid II terjadi, tapi kami juga tidak ingin rakyat terus menderita karena ekonomi yang tidak kunjung membaik,” ujar Koordinator BEM SI wilayah Jakarta, Raka Permana, Kamis (11/6/2026).
