Pegawai KMP Blitar sudah bekerja sebulan tapi gaji tak jelas. Koordinasi Babinsa dan Agrinas simpang siur. Transparansi dipertanyakan.
INDONESISONLINE – Bagi enam warga Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pagi hari bukan lagi sekadar rutinitas membuka gerai Koperasi Merah Putih (KMP). Sudah lebih dari satu bulan mereka berdiri di balik meja kasir dan rak-rak sembako, namun ada satu pertanyaan fundamental yang hingga kini tak kunjung terjawab: berapa nilai jasa yang sebenarnya mereka terima?
Ketidakpastian ini bukan sekadar masalah keterlambatan administrasi. Ini adalah soal hak normatif yang menguap di tengah struktur koordinasi yang gemuk namun tak transparan. Sejak beroperasi pada 16 Mei 2026, para pegawai ini bekerja di bawah bayang-bayang target operasional tanpa kepastian kontrak finansial yang jelas.
“Belum tahu kapan gajian. Nilai gajinya berapa juga kami belum tahu,” ujar salah seorang pegawai perempuan yang berjaga di meja kasir gerai KMP Kelurahan Bendo.
Ironi terasa kentara mengingat gerai tersebut berdiri persis di sebelah Markas Komando Rayon Militer (Koramil) Kepanjenkidul. Kehadiran aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang sehari-hari membina wilayah seharusnya menjadi jaminan ketertiban, justru menjadi tanda tanya besar bagi para pekerja.
Upaya para pegawai untuk mencari kejelasan, baik kepada Babinsa setempat maupun Person in Charge (PIC) PT Agrinas Pangan Nusantara wilayah Blitar, selalu mentok. Pertanyaan mereka mengenai nominal upah dan jadwal pencairan dibiarkan menggantung tanpa respons resmi.
Rekrutmen ala Militer: Dari Karang Taruna ke “Daftar Kodim”
Masalah ini sejatinya berakar sejak proses rekrutmen yang dilakukan sekitar dua bulan lalu. Jefry Ramadhan, salah satu pegawai sekaligus Sekretaris Pengurus KMP Kelurahan Bendo, mengungkapkan bahwa proses penyaringan tenaga kerja ini dilakukan dengan cara yang sangat tidak lazim untuk standar bisnis ritel.
“Waktu itu nama-nama yang dikumpulkan dari Karang Taruna, RT dan lainnya kami serahkan ke Bu Lurah. Dari nama-nama itu, siapa yang diterima ditentukan oleh Kodim Blitar,” kata Jefry menceritakan proses rekrutmen awal.
Alih-alih melalui seleksi kompetensi atau wawancara profesional, penentuan nasib enam orang tersebut justru berada di tangan institusi militer. Padahal, sesuai rencana awal, setiap gerai KMP idealnya membutuhkan total 17 personel termasuk satu manajer.
Saat ini, posisi manajer dikabarkan sedang menjalani pelatihan dasar militer, sementara 11 calon pegawai lainnya masih dalam status nunggu.
Sejak lolos “seleksi” tersebut, Jefry dan rekan-rekannya tidak diberikan informasi apa pun mengenai standar upah. Mereka langsung dikerahkan untuk mempersiapkan operasional gerai demi mengejar target grand opening yang dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada 30 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk.
Koordinasi Putus: Pengurus Lokal Ditinggalkan
Yang paling membingungkan adalah pola komando di lapangan. Jefry membeberkan bahwa meskipun struktur pengurus KMP lokal sudah terbentuk sejak setahun lalu, mereka justru disingkirkan dari proses pengambilan keputusan.
“Pengurus sama sekali tidak dilibatkan. Semuanya di bawah koordinasi Babinsa dan Agrinas,” pungkas Jefry.
Pengambilalihan jalur koordinasi ini diduga kuat menjadi biang keladi ketidakpastian gaji. Ketika manajemen lapangan dipegang oleh pihak luar (Babinsa dan perusahaan swasta PT Agrinas) tanpa melibatkan pengurus koperasi yang sebenarnya, terjadi diskoneksi antara kebutuhan pekerja dan kewajiban pemberi kerja. Para pekerja merasa seperti terjebak di antara dua institusi besar yang saling lempar tanggung jawab.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kodim Blitar maupun perwakilan PT Agrinas Pangan Nusantara belum memberikan klarifikasi resmi terkait nasib hak-hak normatif para pekerja. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan tugasnya. Mereka melayani warga yang berbelanja, memastikan stok tersedia, dan menjaga kebersihan gerai, sambil berharap bahwa “panggilan” untuk menerima gaji segera datang.
