INDONESIAONLINE – Musim gugur 1952 menyimpan sebuah tawaran yang mungkin terdengar ganjil jika dilihat dari kejauhan: seorang fisikawan diminta menjadi kepala negara.

Pada November itu, Albert Einstein telah berusia 73 tahun. Rambutnya yang memutih dan reputasinya sebagai salah satu pemikir terbesar abad ke-20 telah menjadikannya lebih dari sekadar ilmuwan.

Namanya melekat pada teori relativitas, persamaan E=mc², dan revolusi fisika modern. Namun, pemerintah Israel melihat sesuatu yang lebih dari sekadar kecemerlangan ilmiah. Einstein dipandang sebagai figur moral yang dapat memberikan bobot simbolis bagi negara Israel yang masih sangat muda.

Momentum itu datang setelah Chaim Weizmann, presiden pertama Israel, meninggal dunia pada 9 November 1952. Weizmann menjabat sejak 1949 dan sebelumnya merupakan salah satu tokoh utama gerakan Zionis serta ilmuwan kimia. Pemerintah Israel kemudian harus mencari penggantinya.

Nama Einstein masuk dalam pembicaraan.

Perdana Menteri David Ben-Gurion bahkan menuliskan dalam catatan hariannya pada 16 November bahwa ia lebih menginginkan Einstein, meskipun memperkirakan sang ilmuwan akan menolak. Sehari kemudian, Abba Eban, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, menyampaikan tawaran tersebut secara resmi.

Surat itu menjelaskan bahwa jika Einstein menerima, ia harus pindah ke Israel dan mengambil kewarganegaraan negara tersebut. Tawaran itu bukan sekadar penghormatan.

Israel saat itu baru berdiri beberapa tahun. Negara tersebut masih menghadapi persoalan keamanan, ekonomi, imigrasi, hubungan dengan negara-negara Arab dan pembentukan institusi pemerintahan.

Dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada periode 1952-1953 menggambarkan Israel sebagai negara yang secara politik relatif stabil, tetapi menghadapi persoalan ekonomi serius dan masih sangat bergantung pada bantuan dari luar negeri. Sistem pemerintahannya berbentuk republik demokratis parlementer.

Di tengah situasi itulah Einstein ditawari kursi presiden.

Jawabannya justru menunjukkan betapa jauhnya pandangan Einstein tentang dirinya sendiri dari gambaran publik mengenai dirinya. Dalam surat penolakannya, Einstein mengatakan:

“I am deeply moved by the offer from our State of Israel, and at once saddened and ashamed that I cannot accept it. All my life I have dealt with objective matters, hence I lack both the natural aptitude and the experience to deal properly with people and to exercise official functions.”

Ia menyebut dirinya tidak memiliki pengalaman dan kecakapan alamiah untuk menjalankan fungsi resmi yang berhubungan dengan manusia. Faktor usia juga menjadi pertimbangan. Pada saat itu, Einstein memang sudah memasuki usia lanjut dan kesehatannya tidak lagi sekuat masa mudanya.

Tetapi penolakan itu tidak berarti Einstein apatis terhadap politik. Justru sebaliknya.

Einstein, Politik, dan Kecurigaan terhadap Nasionalisme

Jauh sebelum ditawari jabatan presiden, Einstein telah menjadi figur publik yang aktif menyampaikan pandangan tentang perang, perdamaian, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, Zionisme, dan ancaman senjata nuklir.

Salah satu paradoks terbesar dalam diri Einstein adalah hubungannya dengan Zionisme. Ia mendukung gagasan tentang tanah air bagi orang Yahudi, terutama karena pengalaman antisemitisme Eropa dan tragedi Nazi. Namun, dukungannya tidak otomatis berarti ia menginginkan negara Yahudi yang mendominasi seluruh wilayah Palestina.

Dalam surat Januari 1946, Einstein menjelaskan bahwa ia mendukung Palestina sebagai tanah air Yahudi, tetapi tidak mendukung pembentukan negara yang mengabaikan keberadaan masyarakat Arab. Ia mengusulkan status binasional dengan jaminan imigrasi Yahudi.

Pandangan itu berakar pada keyakinannya terhadap kerja sama lintas kelompok. Einstein bahkan pernah menyerukan hubungan yang lebih kooperatif antara Yahudi dan Arab.

Einstein Papers Project mencatat bahwa setelah kekerasan di Palestina pada 1929, ia menyerukan pembentukan hubungan dan lembaga bersama antara kedua komunitas. Pada saat yang sama, ia menolak nasionalisme agresif dan melihat perdamaian internasional sebagai tujuan yang lebih luas.

Dengan latar belakang tersebut, kursi kepresidenan Israel menghadirkan persoalan yang lebih kompleks bagi Einstein daripada sekadar menerima atau menolak sebuah jabatan.

Menjadi presiden berarti menjadi bagian dari institusi negara. Sementara Einstein sepanjang hidupnya justru sering bersikap kritis terhadap kekuasaan negara yang terlalu dominan dan nasionalisme yang dapat memicu konflik.

Ia juga mempunyai gagasan yang jauh melampaui batas sebuah negara. Einstein merupakan pendukung gagasan pemerintahan dunia yang dapat membatasi kemampuan negara-negara berperang satu sama lain.

Historical Society of Princeton mencatat bahwa ia melihat pemerintahan dunia sebagai salah satu jalan agar negara-negara dapat bekerja sama dan mengurangi kebutuhan terhadap perang.

Sikap tersebut tidak muncul dari ruang hampa.

Pengalaman dua perang dunia membentuk pandangan politik Einstein. Ia pernah menjadi seorang pasifis yang vokal, tetapi kebangkitan Nazi mengubah cara pandangnya terhadap ancaman kekerasan.

Pada 2 Agustus 1939, Einstein menandatangani surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengenai kemungkinan pemanfaatan uranium untuk menghasilkan reaksi berantai nuklir. Surat tersebut memperingatkan bahwa perkembangan fisika nuklir dapat membuka jalan bagi pembuatan senjata yang sangat dahsyat.

Surat itu kemudian dibawa kepada Roosevelt oleh Alexander Sachs pada 11 Oktober 1939. Pemerintah Amerika Serikat mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap riset nuklir, yang dalam beberapa tahun berikutnya berkembang menuju proyek yang akhirnya dikenal sebagai Manhattan Project.

Namun, keterlibatan Einstein dalam isu bom atom tidak berarti ia menjadi pendukung perlombaan senjata. Justru pengalaman tersebut memperkuat kekhawatirannya terhadap masa depan umat manusia dan pentingnya pengendalian internasional terhadap senjata nuklir.

Kajian tentang pemikiran politik Einstein mencatat perubahan dari pasifisme awal menuju pandangan yang lebih pragmatis ketika ancaman Nazi dan senjata nuklir menjadi nyata.

Pandangan ekonominya pun menunjukkan bahwa Einstein tidak berdiri sebagai ilmuwan yang sepenuhnya menjauh dari persoalan masyarakat.

Pada 1949, ia menulis esai berjudul Why Socialism? untuk edisi pertama Monthly Review. Dalam tulisan itu Einstein mengkritik konsekuensi sosial kapitalisme dan mempertanyakan sistem ekonomi yang menurutnya dapat menghasilkan konsentrasi kekuasaan ekonomi serta melemahkan kesadaran sosial. Esai tersebut terbit ketika Amerika Serikat sedang memasuki era tekanan politik antikomunis dan McCarthyisme.

Namun, menyebut Einstein sekadar sebagai “politikus sosialis” juga terlalu menyederhanakan pemikirannya. Sikapnya tidak selalu identik dengan satu partai atau rezim. Ia tetap kritis terhadap otoritarianisme dan tidak menempatkan kesetiaan kepada negara atau ideologi di atas kebebasan berpikir.

Di sinilah paradoks tawaran kepresidenan 1952 menjadi menarik.

Israel membutuhkan seorang figur simbolis. Einstein mempunyai legitimasi moral dan intelektual yang sangat besar. Tetapi legitimasi itu tidak otomatis membuatnya merasa layak menjalankan pemerintahan.

Ia justru memilih mengatakan tidak.

Beberapa hari setelah tawaran itu, Israel akhirnya memilih Isaac Ben-Zvi sebagai presiden kedua. Ben-Zvi kemudian memimpin Israel selama dua masa jabatan berturut-turut dan kembali terpilih untuk masa jabatan ketiga.

Einstein sendiri tidak pernah menjadi presiden Israel.

Ia meninggal di Princeton pada 18 April 1955, hanya sekitar dua setengah tahun setelah menolak tawaran tersebut.

Kisah itu meninggalkan sebuah ironi sejarah: salah satu manusia paling berpengaruh dalam ilmu pengetahuan abad ke-20 justru merasa tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memegang jabatan politik.

Einstein tidak menolak politik. Ia menolak keyakinan bahwa pengaruh intelektual otomatis menjadikan seseorang cocok untuk menjalankan kekuasaan.

Dan mungkin justru di situlah letak makna terbesar dari penolakannya. Ia tetap berbicara mengenai negara, perang, ekonomi, demokrasi, nasionalisme dan masa depan umat manusia—tetapi memilih melakukannya sebagai seorang intelektual yang bebas mengkritik kekuasaan, bukan sebagai orang yang harus menjalankannya.