INDONESIAONLINE – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membantah adanya kaitan antara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada 2026 dengan program pengembangan biodiesel B50 yang tengah didorong pemerintah.
Bantahan tersebut disampaikan Hashim, yang juga adik Presiden Prabowo Subianto, saat menanggapi pertanyaan mengenai dugaan keterkaitan kebakaran lahan dengan upaya pemerintah memperkuat kedaulatan energi. Ia menegaskan bahwa kedua hal tersebut tidak memiliki hubungan. “Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak,” ujar Hashim.
Pernyataan Hashim sebelumnya dalam acara Investor Daily Summit 2026 pada Rabu (7/10/2026) sempat menjadi perhatian publik. Dalam kesempatan itu, ia menyebut terdapat sekitar 12,7 juta hektare lahan hutan terdegradasi di Indonesia yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku biofuel.
Hashim kemudian menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari data Kementerian Kehutanan yang diperolehnya pada 2024. Data itu merujuk pada kerusakan hutan akibat kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya, bukan lahan yang terdampak karhutla pada 2026.
“Data tahun 2024 yang saya dapat dari Kementerian Kehutanan, yang waktu itu saya hadir di COP29 di Baku, Azerbaijan, sebagai utusan khusus. Saya sampaikan bahwa ada di Indonesia 12,7 juta hektare yang rusak akibat kebakaran tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Menurut Hashim, lahan seluas 12,7 juta hektare tersebut merupakan milik pemerintah dan sebagian besar kondisinya sudah berupa semak belukar tanpa pepohonan.
Lahan terdegradasi itu disebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung program kemandirian energi nasional, termasuk pengembangan biodiesel B50. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah jenis tanaman yang dapat dibudidayakan di kawasan tersebut.
Hashim menyebut tanaman yang dipertimbangkan antara lain tebu, singkong, dan kelapa sawit. Komoditas tersebut dinilai dapat menjadi sumber bahan baku untuk mendukung kebutuhan energi berbasis nabati.
“Pemerintah dalam program menuju ke B50 dan lain-lain. Ya, bisa dari tebu, kita bisa tanam tebu, kita bisa tanam singkong, pemerintah ingin untuk tanam singkong, juga untuk sawit. Itu ada berbagai tanaman yang mau ditanam di situ,” ungkapnya.
Meski demikian, Hashim menegaskan bahwa tidak seluruh lahan terdegradasi tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman. Berdasarkan informasi yang diterimanya, luas lahan yang kemungkinan digunakan diperkirakan maksimal 2 juta hektare.
Sementara itu, sisa lahan dari total 12,7 juta hektare tersebut direncanakan menjalani program reboisasi atau penanaman kembali hutan.
“Saya dengar maksimum yang akan dipakai 2 juta hektare. Ya, sisanya dari 12,7 juta hektare, saya dengar akan nanti dilakukan reboisasi,” katanya.
Hashim menambahkan, penentuan lokasi penanaman masih dalam pemetaan. Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi topografi serta kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang direncanakan.
Proses tersebut, lanjut Hashim, akan memanfaatkan teknologi seperti citra satelit dan drone untuk mengidentifikasi kawasan yang paling sesuai bagi kegiatan budidaya. “Pemetaan itu pakai satelit, kita pakai drone, kita macam-macam. Itu alat-alat canggih supaya bisa menetapkan, bisa menentukan lokasi yang paling cocok untuk tanaman ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga menanggapi isu mengenai kepemilikan bisnis perkebunan kelapa sawit. Ia membantah masih menjalankan usaha di sektor tersebut dan menyebut telah berhenti pada 2018.
“Itu fitnah itu! Saya sudah keluar sebagai pengusaha sawit, saya sudah berhenti tahun 2008, eh sorry 2018. Sudah delapan tahun lalu,” tegasnya.
Hashim menjelaskan bahwa dirinya tidak lagi berminat menjalankan bisnis kelapa sawit. Ia mengaku kini menekuni bidang usaha lain, termasuk minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan.
Hashim menegaskan, rencana pemanfaatan sebagian lahan terdegradasi untuk tanaman bahan baku biofuel merupakan bagian dari upaya pengembangan energi nasional. Sedangkan sebagian lainnya direncanakan untuk dipulihkan melalui reboisasi. (ars/hel)
