INDONESIAONLINE – Aspirasi kebangsaan datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jawa Timur. Ketua Dewan Pembina Asosiasi PTS Jatim Prof Dr Suko Wiyono SH MH mengajak seluruh kampus turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Termasuk dalam momen Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari mendatang.

Secara khusus, Prof Suko menegaskan tidak akan mengajak PTS di Jatim untuk condong ataupun memilih salah satu kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini. Hal itu lantaran sebanyak 253 PTS yang ada di Jatim memiliki badan penyelenggara dengan visi dan misinya masing-masing.

“Kami mengimbau agar pimpinan PTS di Jatim tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meski harus berbeda pilihan dan juga beda pendapat dalam pilpres,” terangnya.

Menurut Prof Suko, PTS harus bisa memberikan teladan kepada seluruh masyarakat. Terlebih untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Serta tidak melanggar etika dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Baca Juga  Jadi Anggota Partai Politik karena NIK Tercatut, Begini Cara Mengadukannya

“Hal ini juga kami harapkan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan PTS, tetapi juga dilakukan oleh semua yang diberi amanah untuk memimpin bangsa ini di semua lini dan lapisan dari level tertinggi presiden sampai lapisan yang paling bawah Ini adalah tugas kita bersama,” ungkapnya.

Menurut Suko, dalam memberikan masukan kepada calon pimpinan, ia juga tegas mengajak seluruh warga bangsa untuk selalu berpegang pada kultur ataupun budaya bangsa agar tidak menimbulkan ketersinggungan antarsatu pihak dengan pihak lainnya.

“Jangan sampai narasi-narasi yang kita sampaikan bisa membuat ketersinggungan orang ataupun pihak lain,” tegas Suko.

Dirinya pun menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dalam berdemokrasi. Termasuk hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Apalagi, hal itu juga tertuang dalam UUD 1945.

Baca Juga  Stiker Prabowo-Gibran di Beras Bulog, TPN Ganjar-Mahfud: Penyimpangan

“Silakan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami mengimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, golongan tertentu,” tandasnya.

Profesor Suko menambahkan, dirinya berpesan agar seluruh komponen bangsa hingga aparatur negara untuk tidak menyakiti hati masyarakat sehingga harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan narasi.

“Harus hati-hati dalam menyampaikan narasi. Sebab, menyikapi situasi saat ini menjelang pemilu dan paska-pemilu nantinya, perlu pendekatan kultural kepada siapa pun. Tidak boleh main kasar  dan harus merangkul serta menyentuh semua golongan dengan baik,” pungkasnya. (rw/hel)