INDONESIAONLINE – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait isu adanya insentif senilai Rp 5 juta bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membuat konten positif tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN memastikan informasi tersebut tidak benar dan bukan merupakan kebijakan resmi lembaga.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menjelaskan bahwa ucapan mengenai insentif itu muncul dalam suasana santai dan bersifat gurauan saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program MBG di Jakarta pada Senin (27/10/2025).
“Pernyataan tersebut disampaikan secara tidak resmi. Hanya untuk mencairkan suasana dan memotivasi para pelaksana agar lebih kreatif dalam menyebarkan pesan positif terkait MBG di media sosial,” terang Khairul dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).
Ia menegaskan, BGN tidak memiliki kebijakan atau program yang mengatur pemberian penghargaan pribadi berupa uang tunai bagi pembuat konten viral. Candaan itu, kata Khairul, semata untuk menyemangati peserta agar aktif membuat materi edukatif dan informatif tentang gizi seimbang.
Lebih lanjut, Khairul mengatakan, semangat yang ingin dibangun adalah mendorong pelaksana daerah agar mampu menjadi garda depan komunikasi publik yang cepat dan tanggap dalam menghadapi hoaks serta disinformasi yang menyangkut program MBG. “Kami tetap menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas. Seluruh kegiatan BGN dijalankan sesuai mekanisme anggaran yang berlaku,” ujarnya.
Untuk memperkuat strategi komunikasi publik, BGN kini tengah meningkatkan kapasitas para koordinator regional (kareg) dan koordinator wilayah (korwil) melalui pelatihan pembuatan konten edukatif seputar gizi, keamanan pangan, serta keterbukaan informasi program.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam sebuah forum sempat melontarkan pernyataan mengenai “insentif Rp 5 juta” bagi daerah yang sukses membuat konten MBG dan menjadi viral. Belakangan, pernyataan itu dijelaskan sebagai candaan spontan tanpa maksud menetapkan kebijakan baru.
Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga menekankan pentingnya kecepatan pelaksana daerah dalam menyampaikan informasi resmi agar tidak kalah dari arus hoaks yang marak di media sosial.
“Kita harus lebih gesit dari hoaks. Kareg dan korwil diharapkan menjadi sumber informasi yang valid serta proaktif mengklarifikasi isu di lapangan,” tegasnya.
Meski wacana insentif itu tidak benar, BGN tetap memberikan apresiasi terhadap semangat para pelaksana program yang terus membangun narasi positif tentang MBG. “Kami berterima kasih atas dedikasi para pelaksana di daerah. Hal utama adalah memastikan setiap pesan publik tetap kredibel, sesuai pedoman, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Khairul. (rds/hel)
