Aksi #IndonesiaSekarat di depan Grahadi Surabaya berakhir ricuh. Polisi membubarkan massa dengan water cannon setelah situasi memanas.

INDONESIAONLINE – Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSekarat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, yang sejak sore berlangsung dengan penyampaian tuntutan kepada pemerintah, berubah ricuh pada Jumat (26/6/2026) malam. Ketegangan meningkat setelah sebagian massa dan aparat keamanan terlibat saling berhadapan hingga akhirnya polisi mengambil langkah pembubaran.

Situasi mulai berubah sekitar pukul 19.05 WIB. Setelah sebelumnya aksi diwarnai orasi dan penyampaian aspirasi, kondisi di lokasi semakin tidak kondusif ketika sebagian peserta aksi melakukan pembakaran tumpukan sampah di tengah Jalan Gubernur Suryo.

Asap hitam membubung dari titik pembakaran dan membuat suasana di sekitar Gedung Negara Grahadi semakin tegang. Massa kemudian bergerak mendekati barikade pengamanan yang telah disiapkan aparat kepolisian.

Merespons situasi yang terus memanas, jajaran Polrestabes Surabaya mengambil langkah pembubaran massa. Upaya tersebut dipimpin langsung Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfie Sulistiawan. Melalui pengeras suara, Lutfie meminta peserta aksi segera menghentikan kegiatan dan meninggalkan lokasi demonstrasi.

“Masyarakat diminta membubarkan diri. Ini bukan tontonan,” kata Lutfie.

Setelah imbauan disampaikan, aparat kemudian mengerahkan kendaraan water cannon untuk mendorong massa menjauh dari kawasan depan Gedung Negara Grahadi. Langkah tersebut dilakukan ketika situasi dinilai semakin sulit dikendalikan menyusul meningkatnya aksi saling dorong di garis depan demonstrasi.

Situasi Memanas Setelah Terjadi Lemparan Benda

Di tengah proses pembubaran, sebagian massa yang mengenakan pakaian serba hitam terlihat melemparkan botol, batu, dan berbagai benda lainnya ke arah barisan aparat keamanan.

Selain pelemparan benda, sejumlah pagar pembatas yang dipasang di sekitar lokasi aksi juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut membuat aparat memperketat barisan pengamanan untuk mencegah massa memasuki area yang dijaga.

Aksi yang pada awalnya berlangsung dalam bentuk penyampaian pendapat di muka umum pun berubah menjadi bentrokan antara sebagian peserta demonstrasi dengan petugas.

Hingga laporan ini disusun, sebagian massa masih bertahan di sisi barat Gedung Negara Grahadi. Sejumlah peserta aksi dilaporkan masih melakukan pelemparan ke arah aparat, sementara petugas terus berupaya membubarkan kerumunan dan mengendalikan situasi di lokasi.

Belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian mengenai jumlah peserta yang diamankan maupun adanya korban luka akibat insiden tersebut. Aparat masih melakukan pengamanan di sekitar kawasan Grahadi untuk mencegah eskalasi yang lebih luas serta memastikan kondisi keamanan kembali kondusif.

Sebelumnya, seperti diketahui, gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali bergema di Surabaya. Ratusan orang yang tergabung dalam gerakan “Warga Surabaya Turun ke Jalan #IndonesiaSekarat” memadati kawasan depan Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/6/2026) sore. Mereka datang membawa sederet tuntutan yang dinilai mewakili keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sosial, hingga arah kebijakan nasional.

Aksi yang melibatkan mahasiswa, buruh, pelaku UMKM, masyarakat umum, hingga kelompok pencari kerja itu mulai berkumpul di Jalan Gubernur Suryo sekitar pukul 16.20 WIB. Massa kemudian memenuhi sebagian badan jalan sembari membentangkan spanduk dan berbagai poster berisi kritik terhadap pemerintah.

Salah satu yang paling menyita perhatian ialah pemasangan banner bergambar Presiden Prabowo Subianto di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Banner tersebut memuat sejumlah istilah dalam dialek lokal Surabaya yang menjadi bentuk ekspresi kritik peserta aksi terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, peserta aksi juga mengangkat poster bertuliskan “Klakson kalau capek jadi WNI”. Seruan tersebut mendapat respons dari sejumlah pengguna jalan yang melintas dengan membunyikan klakson kendaraan mereka.

Juru Bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan lanjutan dari berbagai aksi yang sebelumnya dilakukan masyarakat Surabaya sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas persoalan yang dirasakan di tingkat akar rumput.

“Hari ini adalah perpanjangan atau nafas dari perlawanan Kota Surabaya. Seperti yang kita lihat per hari ini apa-apa mahal, bahan pokok juga naik, itu juga dikeluhkan oleh saya selaku pengusaha UMKM,” kata Septia kepada wartawan.

Menurutnya, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak menjadi persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Karena itu, isu tersebut ditempatkan sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi kali ini.

“Kemudian untuk bentuk aksi yang saat ini digelar, kami ingin untuk terus-menerus memperpanjang nafas perlawanan yang ada di Kota Surabaya. Dengan beberapa tuntutan. Salah satunya yang paling krusial adalah turunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok,” tambah Septia.

Selain persoalan ekonomi, demonstrasi juga mengangkat isu ketenagakerjaan. Massa menyoroti masih terbatasnya kesempatan kerja dan menagih realisasi janji penyediaan jutaan lapangan pekerjaan yang pernah disampaikan pemerintah.

“Bahkan ada kelompok pengangguran yang saat sekarang itu turun juga untuk menuntut lapangan pekerjaan yang dijanji-janjikan oleh Pak Wakil Presiden Gibran,” ujarnya.

Dalam demonstrasi tersebut, massa membawa sebelas tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.

Sebelas tuntutan tersebut meliputi:

1. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
2. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
3. Mencabut UU Polri dan UU TNI.
4. Menciptakan lapangan kerja yang layak.
5. Membubarkan komando teritorial serta menghentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil.
6. Menghentikan proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land.
7. Membebaskan seluruh tahanan politik serta memulihkan nama baik mereka.
8. Memprioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan.
9. Mengembangkan transportasi umum yang layak, inklusif, dan gratis.
10. Membubarkan parlemen serta membangun sistem kuasa rakyat.
11. Mengakhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.

Rangkaian tuntutan tersebut mencerminkan beragam isu yang menjadi perhatian peserta aksi, mulai dari persoalan ekonomi rumah tangga, ketenagakerjaan, hingga tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Meski sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo melambat karena sebagian badan jalan digunakan massa untuk menyampaikan aspirasi, demonstrasi berlangsung secara tertib hingga akhirnya peserta membubarkan diri. Aksi ini menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi publik yang mewarnai dinamika sosial-politik di Surabaya sepanjang tahun 2026.