INDONESIAONLINE – Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispersip) Kabupaten Blitar menyelenggarakan kegiatan stakeholder meeting dengan para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Selasa (28/6/2022) di Kebon Kopi Karanganyar.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat baca dan memperkuat peran perpustakaan dalam pembangunan sosial dan ekonomi kemasyarakatan.
Hadir dalam agenda ini, plt kepala Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno, kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Blitar, pihak swasta dan aktivis yang bergerak di bidang literasi.
Kegiatan stakeholder meeting dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Blitar Mashudi mewakili Bupati Blitar. Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Blitar Mashudi mengapresiasi kegiatan stakeholder meeting yang diselenggarakan Dispersip Kabupaten Blitar.
Menurut dia, keberadaan perpustakaan berbasis inklusi sosial sangat penting karena akan dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
‘’Dengan literasi, diharapkan masyarakat mampu mengembangkan pengetahuan, kreatifitas dan semangat berinovasi agar mampu menyejahterakan dirinya, keluarga dan turut mensejahterakan bangsa melalui masyarakat yang literat,’’ kata Mashudi.
Dalam agenda stakeholder meeting ini, para pemangku kepentingan untuk turut merumuskan arah sinergitas melalui pesan advokasi yang telah disusun oleh Dispersip. Mashudi optimistis seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar memiliki keinginan sama selaras dengan visi dan misi Kabupaten Blitar yakni maju bersama sejahtera bersama.
‘’Saya berharap dalam pertemuan ini akan melahirkan kerjasama yang baik dari seluruh pihak yang akan membawa Kabupaten Blitar menjadi kabupaten yang maju dan berdaya saing melalui literasi yang berbasis inklusi sosial,’’ tukasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dispersip Kabupaten Blitar Krisna Triatmanto menyampaikan perpustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
‘’Perpustakaan harus terus berbenah agar tetap eksis di tengah masyarakat. Karena itu, transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan mampu mengembangkan informasi menjadi pengetahuan yang bersifat stimulan terhadap perkembangan ekonomi seluruh lapisan masyarakat. Nah, dalam rapat ini kami mendorong agar stakeholder di lingkup OPD terkait dan desa bisa merancang skema perpustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat,’’ kata Krisna.
Secara konsep, dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial, buku tidak hanya dibaca. Namun ilmu dari membaca yang didapat juga dipraktekkan sehingga benar-benar akan berdaya guna untuk kehidupan sosial dan ekonomi.
‘’Seperti permasalahan yang ada di desa misal makanan, kerajinan, itu banyak literasi yang dibaca untuk pengembangan kapasitas SDM. Sehingga akhirnya bisa meningkatkan kualitas produk dan pemasaran,’’ imbuhnya.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial di masing-masing instansi penerapanya berbeda-beda menyesuaikan dengan lingkup kerja dan kebutuhan masyarakat. Krisna mencontohkan, Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar dalam pengembangan perpustaakaan inklusi sosialnya akan spesifik menyediakan buku-buku mengenai pariwisata dan kebudayaan.
‘’Sedangkan untuk Disperindag, kami sampaikan perpustakaan untuk inklusinya bisa mengarah ke industri pengolahan dan pemasaran. Untuk Dinas PMD, kita arahkan untuk serius dalam pengembangan perpustakaan desa. Kami ingin di setiap desa itu nanti akan memiliki perpustakaan yang berfungsi dengan baik. Nah kami saat ini sedang melakukan pendataan. Jika perpustakaanya sudah ada kami akan mendorong agar pengelolaanya bisa lebih baik. Jika belum ada kami mendorong agar segera didirikan perpustakaan desa,’’ jlentreh Krisna.
Lebih dalam Krisna menyampaikan, selain pendataan pihaknya saat ini juga berupaya mengintegrasikan seluruh perpustakaan di wilayah Kabupaten Blitar. Integrasi ini sebagai upaya agar kedepan perpustakaan satu dengan yang lain bisa saling sharing, bertukar informasi dan mudah diakses oleh masyarakat.
‘’Riilnya gini, setiap perpustakaan itu kan memiliki katalog. Katalognya nanti kita akses sehingga masyarakat bisa mencari buku di desa A, oh ternyata buku ini di desa sana, oh yang ini di Perpustakaan Bung Karno. Ini akan memudahkan masyarakat untuk mencari buku yang dibutuhkan. Integrasi ini salah satu wujud dari transformasi perpustakaan. Harapanya perpustakaan semakin memahami persoalan sosial dan menyesuaikan diri dengan era teknologi informasi sehingga perpustakaan harus semakin aktif menyampaikan informasi, tidak hanya menunggu menjadi penjaga gawang,’’ pungkasnya.(Adv/Kmf)