INDONESIAONLINE – Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto bersama rombongan mengunjungi Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik gedung Siola. Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek salah satu fasilitas pelayanan yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Erwan mengatakan bahwa program RB (reformasi birokrasi) ditujukan untuk mereformasi seluruh pemerintahan, namun membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, program zona integritas WBK dan WBBM dibuat sebagai miniatur dari reformasi birokrasi.
Kunjungan ke Klinik Investasi dimaksudkan untuk melihat secara langsung pelayanan yang ada di dalamnya dan apakah benar-benar memenuhi predikat WBK. Hasilnya, prosedurnya dan mekanisme masyarakat dalam mendapatkan izin investasi sangat transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengontrol potensi terjadinya korupsi.
Kemenpan-RB ingin membangun banyak sekali WBK di Indonesia. Saat ini, daerah yang memiliki unit pelayanan dengan predikat WBK dan WBBM masih sangat terbatas, mayoritas hanya diperoleh oleh kementerian, lembaga, dan di level provinsi.
Erwan berharap Kota Surabaya bisa menjadi percontohan dan tempat belajar tentang WBK dan WBBM bagi daerah lainnya, terutama di wilayah Indonesia Timur. Kemenpan-RB terus mendorong berbagai daerah untuk belajar langsung ke Kota Surabaya.
Erwan menilai Kota Surabaya memiliki banyak nilai positif dan sering dijadikan percontohan. Indeks Reformasi Birokrasinya sudah A (Sangat Baik), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023 juga sudah A (memuaskan), dan beberapa unit pelayanannya sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan mengaku bersyukur karena Kota Surabaya diberikan kepercayaan untuk membantu daerah lainnya di Indonesia. Surabaya menjadi contoh yang sudah ada dan banyak daerah yang ingin mencontoh penerapan Sakip dan RB Surabaya.
Kunjungan Deputi Kemenpan-RB ke Klinik Investasi Surabaya menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun zona integritas WBK dan WBBM di seluruh Indonesia. Keberhasilan Surabaya dalam membangun zona integritas diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (mbm/dnv).