INDONESIAONLINE – Kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Banyuwangi memprihatinkan. Sejak Januari hingga awal Februari 2023, sudah ada 6 kasus pencabulan dan pemerkosaan yang telah berhasil diungkap oleh aparat kepolisian.
Menurut Anggota DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila pihaknya sangat prihatin atas banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak (khususnya pelecehan seksual) di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitarnya.
Dia menuturkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banyuwangi harus menjadi perhatian khusus. Sebab, sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur.
“Kami sangat prihatin, kasus ini membuat pilu semua pihak. Apalagi korbannya anak masih di bawah umur, dan yang lebih memprihatinkan lagi ternyata pelakunya adalah orang dekat,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi di Pendapa Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi pada Selasa (14/2/2023),.
Peningkatan kasus ini menjadi perhatian semua pihak dan berkomitmen bersama, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Politisi Partai Golkar tersebut menambah DPRD bersama Pemkab Banyuwangi akan lebih serius menangani persoalan tersebut agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masyarakat.
“Namun kita juga membutuhkan dukungan dan peran aktif peran seluruh elemen masyarakat. Sehingga harapannya, di Banyuwangi tidak ada lagi kekerasan terhadap anak,” tambahnya.
Rifa mengatakan, rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Forkopimda yang ada di Banyuwangi, pada Selasa (14/2/2023), juga membahas bagaimana pencegahan kekerasan anak.
“Dengan Rakor ini kita mencari solusi, mencari jalan, bagaimana tindak kekerasan seksual terhadap anak di Banyuwangi sudah tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.
Menurut Rifa, banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan pada anak. Beberapa diantaranya kurang perhatian dari keluarga, keluarga yang tidak mampu merawat anak imbas dari pernikahan dini.
“Termasuk faktor lingkungan dan teknologi yang kian berkembang pesat. Jadi mereka meniru apa yang ada di gadget, kemudian dicontohkan kepada orang di sekitarnya,” tuturnya.
Politisi perempuan itu menambahkan, Banyuwangi sudah memiliki peraturan daerah (perda) tentang Kabupaten Layak Anak. Isi dari aturan yang tertuang di dalamnya semua berkaitan dengan perlindungan anak.
Pihaknya juga intens membahas kekerasan anak bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak & KB setempat, termasuk kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menekan kasus kekerasan yang menyangkut perempuan dan anak di Banyuwangi.
“Untuk itu kami harapkan, seluruh stakeholder untuk mengeratkan sinergitas. Kita komitmen menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara ambil bagian dalam meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.