DPRD Kabupaten Malang Godok Raperda Pembatasan Plastik Sekali Pakai, Bidik Gaya Hidup Zero Waste

Kajian pembahasan Raperda tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai oleh DPRD Kabupaten Malang menghadirkan sejumlah narasumber. (dok dprd kabupaten malang)

INDONESIAONLINE –  Upaya menekan persoalan sampah plastik di Kabupaten Malang mulai diarahkan pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Malang kini tengah mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan rancangan regulasi tersebut. Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin, menjelaskan bahwa penyusunan raperda tersebut tidak sekadar bertujuan membatasi peredaran plastik sekali pakai. Lebih dari itu, regulasi ini diharapkan mampu membentuk kebiasaan baru di tengah masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan. Target akhirnya adalah mendorong penerapan gaya hidup minim sampah atau zero waste.

“Regulasi ini penting dalam mengatasi persoalan sampah plastik yang semakin mengancam,” tegas Sodikul Amin, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, pertumbuhan jumlah penduduk yang disertai meningkatnya kegiatan ekonomi turut berkontribusi terhadap bertambahnya volume sampah setiap hari. Sayangnya, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan kemampuan pengurangan sampah yang memadai.

Situasi ini berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang lebih luas. Mulai dari menurunnya kualitas lingkungan hingga ancaman emisi gas metana yang dapat mempercepat terjadinya pemanasan global.

Menurut Sodikul, penanganan sampah plastik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan lebih optimal apabila kebijakan yang disusun benar-benar memperhatikan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. “Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyusun formulasi yang tepat agar implementasi pembatasan plastik sekali pakai mampu mengubah perilaku masyarakat serta membuka peluang inovasi industri hijau,” ujarnya.

Dalam proses pendalaman materi, Pansus DPRD Kabupaten Malang juga telah melibatkan kalangan akademisi. Salah satunya melalui kajian yang menghadirkan dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Ir Sudiro ST MT sebagai narasumber.

Dalam kajian tersebut, Sudiro menyoroti karakteristik material plastik sekali pakai yang memiliki daya tahan tinggi sehingga sulit terurai. Selain persoalan material, penggunaan plastik sekali pakai juga menimbulkan dampak sosial yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan regulasi.

Ia menilai, upaya mengurangi timbunan sampah plastik harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen, pemerintah, hingga masyarakat. Menurut dia, langkah pengendalian perlu dimulai dari sektor hulu atau sejak plastik beredar dan digunakan.

“Sektor hulu harus menjadi fokus utama pembatasan penggunaan plastik sekali pakai,” ungkap Sudiro.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan sampah di tempat pemprosesan akhir (TPA) tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Pengelolaan sampah perlu dibarengi dengan langkah efisiensi serta pembatasan peredaran plastik sekali pakai sejak awal.

Terkait penerapan kebijakan, Sudiro melihat pengawasan terhadap ritel modern relatif lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, penerapan pembatasan plastik di pasar tradisional dan kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperkirakan menghadapi tantangan lebih besar.

Salah satu kendalanya adalah kekhawatiran pedagang kehilangan pelanggan apabila kebijakan pembatasan kantong plastik diterapkan tanpa persiapan dan alternatif yang memadai.

Karena itu, ia menilai regulasi perlu mengatur secara tegas tanggung jawab produsen dalam menyediakan pilihan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, opsi pembelian kantong plastik perlu dihapuskan sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap plastik sekali pakai.

“Sehingga regulasi ini perlu mempertegas peran produsen untuk menyediakan alternatif ramah lingkungan serta menghapus opsi pembelian kantong plastik,” ujarnya.

Sebagai informasi, masyarakat yang berkenan menyimak sejumlah materi perda hingga informasi produk hukum lainnya juga dapat mengakses melalui laman situs website: jdihdprd.malangkab.go.id. Selain itu, masyarakat bisa mengakses melalui JDIH DPRD Kabupaten Malang melalui media sosial Instagram, TikTok, Facebook hingga YouTube. (asl/hel)