INDONESIAONLINE – DPRD Kabupaten Situbondo bersuara keras terhadap kinerja eksekutif selama tiga tahun ini (2021-2023). Pasalnya, selama rentang waktu tersebut serapan APBD terbilang rendah.
Hal ini membuat SiLPA setiap tahunnya besar. Seperti di tahun 2022 SiLPA mencapai sekitar Rp 256 miliar.
“Serapan anggaran 2022 masih di angka 80-90 persen, sehingga kinerja pemkab perlu dievaluasi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Edy Wahyudi, Kamis (13/7/2023).
Edy melanjutkan, hal serupa terjadi lagi pada tahun anggaran 2023. “Semua harus dihitung matang mulai perencanaan kegiatan hingga pelaksanaannya dan jangan sampai ada lagi kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena persoalan waktu pelaksanaan singkat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Situbondo Tolak Atin juga mengatakan hal yang serupa. Kinerja pemerintah daerah setempat buruk selama kurun waktu tiga tahun atau periode tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023.
Ia menegaskan bahwa kualitas penganggaran pada APBD masih rendah dan konsisten terjadi mulai 2021 sampai 2023, yakni mulai dari perencanaan sampai pada realisasinya. “Kami bisa buktikan. Dari sisi perencanaan 2021 terjadi defisit pendapatan yang mencapai sekitar Rp 490 miliar,” terangnya.
2022, lanjut Tolak, gagalnya pembiayaan pendapatan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi Nasional (PEN) sehingga terjadi banyak masalah dan kerugian yang terjadi kala itu.
Mengenai realisasi APBD, kata Tolak, kurang maksimalnya serapan anggaran mulai 2021 sampai 2022 yang berdampak pada besarnya SilPA 2021 sebesar Rp374 miliar dan SilPA 2022 sebesar Rp256 miliar.
“Ini juga menandakan kurang berkualitasnya penganggaran pada APBD 2023. Kami masih melihat potensi-potensi rendahnya serapan anggaran di semua OPD. 2023 di triwulan ke tiga serapannya masih sekitar 36 persen. Serapan yang dilakukan masih sebatas belanja operasi,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan saat dihubungi belum bersedia dikonfirmasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mendapatkan evaluasi dari DPRD setempat tersebut (wb/dnv).