INDONESIAONLINE – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan Compressed Natural Gas (CNG) dalam tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg bersubsidi. Langkah ini ditempuh untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang masih sangat tinggi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya berkisar 1,8 hingga 1,9 juta ton, sehingga sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.
“Selebihnya kita impor. 75% sampai 80% impor. Kenapa LPG kita cuma 20% dari total kapasitas konsumsi kita? Karena memang bahan bakunya itu C3 C4. Gas kita melimpah, tapi gas kita itu C1 C2,” ujar Bahlil dalam CNBC Energy Forum 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah kini mengarahkan pemanfaatan gas bumi jenis C1 dan C2 yang cadangannya melimpah di Indonesia untuk diolah menjadi CNG. Salah satu potensi besar berasal dari penemuan cadangan gas raksasa di Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai 5 triliun kaki kubik (TCF).
Ia menambahkan, dengan tambahan sekitar 2 TCF serta kandungan kondensat yang setara 200 ribu barel minyak, lapangan gas tersebut diproyeksikan mulai berproduksi pada 2028 hingga 2029 dengan kapasitas sekitar 3.000 MM. Angka tersebut dinilai jauh melampaui kebutuhan gas untuk menggantikan konsumsi LPG yang hanya sekitar 800 MM.
“Ditambah 2 TCF, serta konsentrat yang setara dengan 200.000 barel minyak. Itu di 2028-2029 produksinya itu bisa mencapai 3.000 MM. Sementara untuk meng-cover konsumsi LPG kita, tidak lebih dari 800 MM. Jadi, surplusnya banyak sekali,” katanya.
Bahlil juga menegaskan bahwa penggunaan CNG bukan teknologi baru. Selama ini, tabung CNG berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram telah dimanfaatkan oleh sektor industri, termasuk hotel, restoran, dan kafe.
Saat ini, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) sedang menjalankan uji coba tahap ketiga untuk CNG tabung 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima subsidi. Tabung tersebut dirancang memiliki tekanan 200 hingga 250 bar dan dilengkapi katup pengaman sehingga kompor yang digunakan masyarakat tidak perlu diganti.
“Cuma untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah harus pakai tabung yang 3 kg, tekanannya itu 200 sampai 250 bar. Nah, ini yang kita sekarang lagi uji coba dia pakai valve. Nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung, dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran. Itu sudah sekarang lagi diuji. Sekarang kita lagi uji tahap ketiga. Mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi,” jelas Bahlil. (rds/hel)
