INDONESIAONLINE – Polemik pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Situbondo berdampak serius terhadap jalannya roda pemerintahan dan nasib masyarakat. Pasalnya, PKB, PPP, dan PDIP di DPRD Situbondo menolak mengesahkan P-APBD tersebut.
Akibatnya, sejumlah program pemerintah daerah terancam mandek, termasuk di dalamnya gaji tenaga honorer dan pengadaan bahan bakar untuk pemadam kebakaran.
Informasi yang dihimpun JatimTimes menyebutkan, honor petugas Wisma Daerah (Wisda) Pasir Putih dan Baluran serta 175 Banpol PP juga terancam tidak terbayarkan selama 3 bulan ke depan. Bahkan, bantuan sembako kepada masyarakat juga dikabarkan bakal tidak terealisasi.
Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Situbondo, Didik Martono, mengecam keras sikap ketiga partai di DPRD tersebut. Ia menduga ada kesengajaan untuk menggagalkan program pemerintah daerah sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.
“Karena ambisi politik sejumlah anggota DPRD mengakibatkan rakyat Situbondo menjadi korban. Informasi yang saya dapatkan, selain 3 partai itu (PKB, PPP, dan PDIP), semuanya setuju P-APBD disahkan,” jelasnya.
Didik dengan tegas mengutuk politisasi nasib rakyat kecil Situbondo. Menurutnya, jika P-APBD tidak kunjung disahkan, masyarakat kecil tidak akan menerima bantuan sembako hingga APBD tahun berikutnya.
“Kalau gaji tenaga honorer tidak dibayarkan, bagaimana mereka akan memberi makan anak istrinya? Empat bulan tanpa gaji, bayangkan! Belum lagi bahan bakar damkar tidak ada. Kalau ada kebakaran, siapa yang mau memadamkan? Wakil rakyat atau wakil partai mereka itu?” ujarnya dengan nada jengkel.
Ironisnya, Didik menyebut tindakan politisasi seperti ini dianggap lumrah oleh sejumlah anggota DPRD yang menolak P-APBD. Mereka bahkan balik menyalahkan pihak eksekutif.
“Pembahasan P-APBD ini sudah berlarut-larut. Badan Anggaran DPRD saat pembahasan di Jember juga menggunakan uang rakyat. Mana hasil pembahasannya kalau akhirnya tidak disahkan? Makan gaji buta mereka itu?” tegas Didik.
Di akhir pernyataannya, Didik kembali mengutuk keras tindakan politisasi yang dinilainya lebih mementingkan kelompok daripada kepentingan masyarakat banyak di Kabupaten Situbondo.
“Tindakan para elit politik yang berambisi memenangkan calonnya ini mengorbankan rakyat,” pungkasnya.
