Hakim India sebut penganggur muda “kecoak”, picu Cockroach Janta Party, gerakan satir anak muda lawan elit penguasa di India.
INDONESIAONLINE – Sebuah komentar pedas dari ruang sidang Mahkamah Agung India berubah menjadi gerakan politik nasional yang mengguncang elit penguasa.
Pada 15 Mei 2026, Hakim Agung Surya Kant bersama Hakim Joymalya Bagchi memimpin sidang petisi terkait status advokat senior, namun malah melontarkan celaan pedas terhadap penganggur muda India. Ia menuding anak muda yang gagal mendapat pekerjaan lalu beralih jadi jurnalis, aktivis, atau penggiat media sosial sebagai “kecoak” dan parasit masyarakat, meragukan keaslian gelar hukum mereka.
Komentar yang dianggap merendahkan martabat jutaan penganggur muda India itu viral dalam hitungan jam. Keesokan harinya, Surya Kant mencoba mengklarifikasi bahwa kritiknya hanya ditujukan pada pemegang gelar palsu, namun penjelasan itu tidak digubris.
Bagi anak muda India yang sudah lama merasa ditinggalkan oleh sistem rekrutmen korup dan krisis ekonomi, sebutan “kecoak” hanya membenarkan pandangan elit yang buta pada penderitaan rakyat. Tapi, alih-alih marah, mereka justru memeluk stigma itu dan membentuk Cockroach Janta Party (CJP), gerakan politik satir terbesar di India tahun 2026.
Stigma Kecoa jadi Identitas Politik
CJP lahir dari realitas pengangguran yang mencekik India. Bonus demografi yang selama ini dibanggakan pemerintah justru berubah jadi kutukan bagi jutaan anak muda.
Data resmi Kementerian Statistik dan Implementasi Program India per November 2025 menunjukkan angka pengangguran nasional 4,7 persen, level terendah sejak 2018. Namun angka itu menutupi krisis parah di kalangan pemuda: Survei Angkatan Kerja Periodik 2026 mencatat 15,2 persen warga usia 15–29 tahun menganggur, dengan angka pengangguran perempuan mencapai 18 persen.
Laporan Universitas Azim Premji memperparah gambaran itu: 40 persen lulusan perguruan tinggi di bawah usia 25 tahun tidak bekerja, sementara pengangguran sarjana secara keseluruhan mencapai 29,1 persen.
Krisis memuncak pada Mei 2026 dengan skandal ujian nasional. Ujian masuk medis yang diikuti 2,3 juta siswa dibatalkan karena kebocoran soal, diikuti ujian rekrutmen kepolisian Uttar Pradesh dengan 5 juta pelamar.
Abhijeet Dipke, mahasiswa magister hubungan masyarakat Universitas Boston yang pernah jadi relawan Partai Aam Aadmi, merasa harus bereaksi. Sehari setelah komentar Surya Kant viral, Dipke menulis di platform X: “Bagaimana jika semua kecoak bersatu?”
Ide itu berkembang pesat hingga lahirlah CJP, plesetan nama partai penguasa Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Dengan semboyan “Front politik pemuda, oleh pemuda, untuk pemuda”, CJP mengusung nilai sekuler, sosialis, dan satir untuk melawan dominasi elite.
Manifesto Satir: Mengejek Kemunafikan Elite
CJP tidak berhenti pada nama provokatif atau logo manusia-kecoak hasil olahan kecerdasan buatan. Gerakan ini membangun ekosistem digital lengkap dalam hitungan minggu: situs resmi, manifesto politik, hingga kanal pendaftaran anggota. Manifesto mereka disebut banyak pihak sebagai komedi gelap terbaik yang menelanjangi kemunafikan institusi negara India.
Mereka menuntut diakhirinya budaya kutu loncat politik dengan hukuman larangan ikut pemilu 20 tahun bagi anggota dewan yang membelot demi jabatan. Mahkamah Agung juga jadi sasaran: CJP mengusulkan larangan mutlak bagi pensiunan hakim menerima kursi di Rajya Sabha sebagai hadiah politik.
Di ranah media, manifesto menuntut pencabutan lisensi siaran bagi jaringan milik oligarki Mukesh Ambani dan Gautam Adani, serta penyelidikan rekening bank presenter TV yang dianggap corong pemerintah. Isu kesetaraan gender pun tak luput: CJP menuntut kuota wajib 50 persen perempuan di parlemen dan kabinet, serta penghapusan biaya pengecekan ulang ujian medis bocor yang dianggap pemerasan.
Cara bergabung dengan partai ini justru jadi sindiran paling tajam. Calon anggota cukup mengisi formulir daring, lalu menyatakan memenuhi empat syarat: menganggur, malas, menghabiskan waktu berjam-jam di dunia maya tanpa tujuan, dan memiliki keahlian mengomel di kolom komentar.
“Syarat itu adalah pengakuan atas eksistensi kami yang dicap parasit. Kami tidak malu jadi kecoak, karena kecoak adalah penyintas yang bertahan bahkan dari radiasi nuklir,” ujar Dipke kepada wartawan melalui sambungan video, Juni 2026.
Satir politik bukan hal baru di India. Sejak era kolonial Inggris, majalah Oudh Punch (1877) dan The Hindi Punch (1878) memanfaatkan karikatur untuk mengejek pejabat Inggris dan elite lokal. Jurnal Sejarah Kesehatan Oxford Academic (2024) mencatat, retorika dehumanisasi sudah digunakan untuk menjustifikasi eksploitasi masyarakat lokal sejak abad ke-19. Kini, CJP meneruskan tradisi itu lewat meme, seni algoritmik, dan kampanye tagar viral.
Represi Pemerintah, Kecoak Malah Berkembang Biak
Kepopuleran CJP tumbuh lebih cepat dari partai tradisional mana pun. Akun Instagram resminya menembus 22 juta pengikut dalam dua bulan, dengan lebih dari 350 ribu orang mendaftar resmi sebagai anggota.
Tokoh oposisi seperti Akhilesh Yadav, Manish Sisodia, hingga Mahua Moitra disebut bergabung sebagai anggota kehormatan. Narasi kecoak sebagai penyintas beresonansi dengan rakyat miskin yang merasa terus ditekan sistem.
Gelombang digital itu juga beralih ke aksi nyata. Di Delhi, relawan mengenakan kostum kecoak raksasa turun ke bantaran Sungai Yamuna yang tercemar, mengumpulkan sampah plastik dan mengedukasi warga.
Di Mathura, aktivis Deepak Sharma melakukan aksi teatrikal tunggal dengan kostum kecoak di depan kantor pemerintah, memperingatkan bahwa Yamuna akan mati jika tak segera ditangani. Pemuda yang dicap parasit justru jadi pihak yang membersihkan racun peradaban akibat kelalaian elite.
Pemerintah BJP panik. Sekretaris BJP Tajinder Bagga menyebarkan infografis yang menuduh CJP digerakkan bot asing, dengan 77 persen pengikut berasal dari Pakistan, AS, Bangladesh, dan Turki, lalu melabeli gerakan ini sebagai “Pakistan Janta Party”.
Media arus utama berhaluan kanan ikut mengipasi narasi itu. Dipke membantah dengan data bahwa 94 persen pengikut adalah warga India, namun represi tetap dilakukan. Dengan Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi memerintahkan pemblokiran akun resmi CJP di X. Biro Intelijen menyebut popularitas ekstrem CJP sebagai ancaman keamanan nasional.
Dipke mulai menerima ancaman yang menyasar keluarganya di Maharashtra. Video intimidasi memperlihatkan seorang pria berdiri di depan rumah keluarganya, memperingatkan malapetaka yang akan datang. “Keluarga siapa pun tidak boleh diburu hanya karena mengutarakan pendapat,” ujarnya.
Namun gerakan kecoak tidak padam. Setiap kali akun resmi diblokir, puluhan akun baru bermunculan dalam hitungan jam, mendulang ratusan ribu pengikut. “Mereka harus tahu bahwa kecoak berkembang biak di tempat yang busuk. Itulah India saat ini,” tutup Dipke.
