INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menunjukkan komitmen kuat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan anggaran fantastis sebesar Rp67 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Angka tersebut merupakan cadangan dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jateng, di luar anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing kabupaten/kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng Harso Susilo menjelaskan, setiap kabupaten/kota juga diinstruksikan untuk menyiapkan anggaran rata-rata Rp10 miliar untuk program yang sama.
“Rekomendasi Pak Mendagri di APBD 2025 adalah menyediakan anggaran sekitar Rp10 miliar per kabupaten/kota. Provinsi sendiri mengalokasikan Rp67 miliar sebagai cadangan,” jelas Harso saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2025).
Harso menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran di tingkat provinsi untuk MBG. “Tidak ada pemangkasan atau rasionalisasi anggaran untuk MBG di tingkat provinsi. Hanya dilakukan reformulasi, tidak ada pemotongan,” tegasnya.
Meskipun dana cadangan Rp67 miliar telah disiapkan, Harso mengakui belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat terkait penggunaannya. Ia juga belum bertemu dengan koordinator Program MBG untuk membahas hal tersebut.
“Belum ada arahan dari pusat, dan saya belum bertemu koordinator MBG,” akunya.
Harso menjelaskan bahwa dana tersebut disiapkan sebagai antisipasi perluasan program. Saat ini, program MBG belum menjangkau seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, di seluruh Jateng.
“Sistemnya bergilir. Misalnya di Kota Semarang, belum semua sekolah mendapatkannya. Mungkin tahun lalu kelas 1 SMA dulu, baru bertahap ke kelas 2 dan 3. SD pun bertahap,” jelasnya.
Disinggung insiden keracunan makanan di SDN Sukoharjo beberapa waktu lalu, Harso menyatakan bahwa kasus tersebut telah ditangani oleh pihak puskesmas dan pemerintah daerah telah mengambil langkah antisipasi.
“Pihak terkait diminta untuk tidak memberikan pernyataan dulu, dan penanganan langsung dilakukan oleh puskesmas. Pemerintah daerah perlu menjamin bila ada hal yang tidak diinginkan, seperti musibah keracunan,” imbuhnya.
Sebagai langkah pencegahan, Bappeda Jateng telah menginstruksikan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kanwil Kementerian Agama untuk membentuk tim khusus yang mendukung program MBG.
Tim ini akan berkoordinasi dengan puskesmas untuk menangani kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG. “Dinkes akan mengkoordinasikan hingga ke puskesmas untuk menangani kejadian urgen seperti keracunan,” pungkas Harso.
