INDONESIAONLINE – Jokowi menjawab ‘serangan’ politisi PDI Perjuangan soal food estate atau lumbung pangan. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk berhati-hati.
Jokowi mengatakan, Pembangunan food estate dalam rangka untuk mengantisipasi krisis pangan. Oleh karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar berhati-hati terkait krisis pangan.
Presiden memberi penjelasan panjang lebar mengenai food estate. Sebelumnya, programnya mendapat kritik dari PDI Perjuangan (PDIP) sebagai kejahatan lingkungan.
“Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati. Semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan,” ujar Jokowi.
Saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023), dia menguraikan bahwa gandum, gula, hingga beras menjadi masalah di semua negara. Harga bahan-bahan pangan tersebut sedang naik drastis saat ini.
“Gula, beras, setelah India stop, enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semua sekarang ini sudah masalah. Harga naik,” tuturnya.
Ia mengatakan, di tengah kondisi krisis pangan ini, food estate perlu untuk cadangan. Baik cadangan strategis, maupun untuk komoditas ekspor ketika produksinya melimpah.
Pria kelahiran 21 Juni 1961 itu mengingatkan membangun food estate itu tidak semudah yang orang-orang bayangkan.
“Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” ucap Jokowi.
Serangan PDI Perjuangan
Sebelumnya, tak banyak program Kabinet Indonesia Maju yang mendapat kritik PDI Perjuangan. Tentu saja, karena Jokowi merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
Namun, baru-baru ini sejumlah petinggi partai tampaknya mulai melancarkan serangan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding program lumbung pangan adalah sebuah kejahatan lingkungan.
Tudingan soal food estate itu saat Hasto menanggapi dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujarnya.
Tanggapan Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut tudingan program lumbung pangan merupakan bentuk kejahatan lingkungan masih terlalu jauh.
Puan mengatakan, perlu ada peninjauan langsung ke lapangan untuk bisa mengetahui apakah proyek tersebut merupakan kejahatan lingkungan atau tidak.
“Ini masih terlalu jauh. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, kita lihat dulu bagaimana dan lain sebagainya,” kata Puan.