INDONESIAONLINE – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menjelaskan pemerintah pada tahun 2024 telah menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Terlebih, dalam Pidato Kenegaraan Pengantar Nota Keuangan APBN 2024, Presiden Joko Widodo menegaskan salah satu strategi jangka pendek yang akan menjadi fokus APBN 2024 adalah percepatan penurunan prevalensi stunting.
“Penurunan prevalensi stunting ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing” jelas Abetnego di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (16/8).
Dalam pencapaian target prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024, sambung Abetnego, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres tersebut menjelaskan upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Abetnego turut menjelaskan bahwa stunting tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah kesehatan semata, tetapi juga terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebab, permasalahan stunting tidak terbatas pada persoalan gizi, namun perlu didukung akses sanitasi yang sehat dan memadai untuk meminimalisasi terjadinya kontaminasi lingkungan dan penyebaran penyakit.
“Air bersih, ketersediaan akses sanitasi yang baik juga menjadi intervensi yang patut dipertimbangkan kementerian atau lembaga. Sebab, ini juga jadi indikator dalam menurunkan stunting,” ujar Abetnego.
Dalam penganggaran, lanjut Abetnego, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan agar APBN 2024 turut mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan untuk alokasi sektor kesehatan dari tahun APBN 2023 sebesar RP. 178,7 triliun menjadi Rp. 186,4 triliun pada APBN 2024.
Abetnego menambahkan, untuk penanganan stunting, pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 34,1 triliun menjadi Rp 30,4 triliun pada tahun 2023. “Agar mencapai target penurunan menjadi 14 persen, tentu diperlukan dukungan penganggaran yang lebih kuat,” tambah Abetnego.
Sejak tahun 2013, penurunan prevalensi stunting menunjukkan tren yang positif dari semula 37,2 persen hingga menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.
Abetnego menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) terus aktif memantau capaian program penurunan stunting melalui instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra). ”Melalui peningkatan anggaran kesehatan, kami berharap pada tahun 2024 nanti alokasi anggaran percepatan penurunan stunting dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, untuk penguatan pola pangan, pola asuh, dan sanitasi, serta lebih besar lagi untuk intervensi gizi spesifik” pungkas Abetnego. (red/hel)